SUKABUMI — Dalam satu bulan terakhir, terjadi beberapa bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Jabar. Seperti banjir bandang di Cicurug dan longsor di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Banjir di Bandung Raya, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
“Ada 15 kabupaten/kota di antaranya tergolong berisiko tinggi. Sedangkan 12 kabupaten dan kota lainnya kategori sedang. Jadi, semuanya rawan bencana. Karena itu, warga diimbau waspada,” Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Dani Ramdan di Bandung, Sabtu (16/01).
Secara umum, ujar Dani, kabupaten dan kota di Jabar, dari wilayah tengah hingga selatan, rawan bencana tanah longsor. Sedangkan dari wilayah tengah hingga utara, rawan banjir. “Umumnya seperti itu. Meski tidak menutup kemungkinan banjir terjadi di wilayah rawan longsor dan sebaliknya,” ujarnya
Menurut Dani, hal tersebut dikarena togografi wilayah Jabar yang merupakan kawasan perbukitan sehingga rentan terjadi pergerakan tanah dan banjir. Selain itu, historis perencanaan pun menjadi indikator lain yang menunjukkan Jabar sebagai provinsi rawan bencana. “Bahkan, dalam peta bencana yang disusun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kabupaten Garut rangking pertama nasional kabupaten paling rawan bencana,” tutur Dani.
Dia mengatakan, dalam mengatasi potensi bencana di Jawa Barat, Pemprov Jabar pun telah melakukan upaya-upaya mitigasi, baik struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural seperti pembangunan bendungan, normalisasi sungai, hingga dinding penahan tebing, dilakukan oleh instansi terkait, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jabar. “Adapun BPBD mengerjakan upaya mitigasi non-struktural, mulai dari penyusunan peta rawan bencana hingga upaya penanggulangan pascabencana,” katanya. Provinsi Jabar, ujar Dani, telah memiliki peta rawan bencana hingga tingkat desa.
Sehingga, masing-masing desa di Jabar yang jumlahnya hampir 6.000 telah memiliki peta rawan bencana, termasuk upaya mitigasi dan rencana aksi pascabencana. “Peta rawan bencana hingga tingkat desa tersebut tinggal ditindaklanjuti hingga tingkat RW dan RT untuk memudahkan upaya antisipasi, termasuk penanganan pascabencana,” ujar Dani.
