SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tetap melarang aparat pemerintah daerah menggelar kegiatan rapat di hotel. Hal ini disampaikan Lina menyusul keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya telah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk kembali mengadakan kegiatan di hotel dan restoran.
“Pemprov Jabar sudah melakukan pemangkasan anggaran untuk rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Provinsi dan kabupaten/kota diminta memangkas anggaran untuk rapat, seminar, FGD, perjalanan dinas, dan sebagainya. Untuk Jawa Barat, efisiensi sudah dilakukan dengan total mencapai Rp5,1 triliun,” ujar Lina dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah pusat memperbolehkan, Pemprov Jabar telah mengambil langkah tegas untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi kegiatan rapat di luar kantor.
“Jadi, saat ini sudah tidak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meski Kemendagri memperbolehkan,” tambahnya.
Menurut Lina, menggelar rapat di hotel bukanlah langkah yang efektif. Ia bahkan menyarankan agar rapat dilakukan langsung di lokasi-lokasi yang menjadi sumber persoalan masyarakat.
“Lebih baik rapat dilakukan di sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai. Di situlah persoalan nyata berada, dan di situlah seharusnya perhatian pemerintah difokuskan,” tegasnya.
Lina juga mendorong agar DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Ia menyarankan agar seluruh kegiatan rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menggunakan fasilitas kantor untuk seluruh kegiatan pemerintahan. Ia menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan.
“Terkait kebijakan yang memperbolehkan rapat di hotel, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan untuk tidak mengikuti. Kami meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menggunakan fasilitas kantor yang sudah tersedia,” tegas Dedi Mulyadi dalam pernyataannya.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendorong efisiensi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.(adv)
