Lina Ruslinawati: Angka Stunting Tinggi di Wilayah Dipengaruhi Cuaca Buruk

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD, Lina Ruslinawati
MENINJAU : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD, Lina Ruslinawati saat meninjau budidaya ikan di SMKN I Cibadak.

SUKABUMI — Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Lina Ruslinawati mengatakan bahwa musim kemarau akibat badai El-Nino bisa berpengaruh kepada naiknya angka Stunting. Pasalnya, ketika para petani tidak bisa mengolah lahan pertanian akibat tidak ada sumber air mau tidak mau akan berpengaruh kepada kebutuhan konsumsi beras.

“Bisa saja akibat kemarau ini angkat Stunting di masyarakat kembali naik, itu hal yang logis ketika stok bahan makanan tidak ada, “jelas Lina

Bacaan Lainnya

“Akibat kemarau ini kan, sudah diprediksi defisit cadangan pangan, para petani terpaksa berhenti melakukan budidaya padi. Itu harus waspada dengan cadangan pangan kita. Kekurangan stok beras jadi ancaman, apalagi negara Taiwan dan Vietnam sudah tidak mau lagi melakukan eksport beras, karena di negaranya juga membutuhkan, “tambahnya Lina.

Meski saat ini dirinya bersama dinas terkait sudah melakukan operasi pasar terkait harga beras, tetapi hal tersebut bukan solusi utama ketika berasnya sendiri yang ada di Jawa barat mengalami defisit.

“Solusinya harus ada diversifikasi pangan, misalnya dari asalnya warga makanan pokoknya beras bisa mengalihkan ke pangan lainnya seperti jagung atau sorgum, “ucapnya.

Namun, lanjut Lina mengatakan, mengalihkan ketergantungan terhadap beras adalah hal yang paling sulit. Padahal masih ada karbohidrat lain yang bisa digunakan masyarakat seperti umbi-umbian seperti Jagung dan lainnya yang bisa ditanam.

“Diversifikasi pangan kalau di Sukabumi bisa dengan Jagung atau Shorgum. Sekarang sedang digalakan menanam Shorgum. Karena tanaman itu bisa tumbuh pada tanah yang marjinal sekalipun, artinya tida membutuhkan banyak air. Tapi kembali lagi kepada masyarakat apakah mau atau tidak, jadi perlu ada penyuluhan atau program dari pemerintah soal masalah tersebut, “tukasnya. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *