DPRD JABAR

Komisi III DPRD Jabar Bawa ‘Oleh-oleh’ dari Yogyakarta untuk BPKAD dan BUMD Jabar

×

Komisi III DPRD Jabar Bawa ‘Oleh-oleh’ dari Yogyakarta untuk BPKAD dan BUMD Jabar

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi III DPRD Jabar Hasim Adnan (kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Provinsi DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu

SUKABUMI – Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat Hasim Adnan mendapatkan ‘oleh-oleh’ yang sangat berharga usai melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada 20 dan 21 Juni 2024 lalu. Agenda studi banding tersebut mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi DI Yogyakarta dan PT Taru Martani, salah satu BUMD milik Pemprov DI Yogyakarta.

Hasil dari kunjungan kerja tersebut akan menjadi fokus kerja Komisi III DPRD Jabar terhadap kinerja BPKAD Provinsi Jabar dan BUMD-nya. Sebab kedua hal tersebut saling berdampak signifikan pada program kerja Pemprov Jabar untuk menyejahterakan warga.

Bank bjb Tandamata

“Antara BPKAD dan BUMD saya lihat sama-sama sehat. Pengelolaan keuangan daerah maupun peran BUMD,” kata Hasim Adnan dalam keterangan yang diterima Radar Sukabumi.

Hasim mengaku banyak belajar usai melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Terutama tata kelola kepemerintahan yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga lewat program kerja pemda.

“Tentunya hal itu dengan dukungan kinerja pengelolaan keuangan yang sehat dan BUMD yang tidak sakit,” ujar Hasim.

Hasim menyebutkan, BUMD adalah badan usaha yang seharusnya tidak membebani keuangan daerah. Bahkan idealnya diwajibkan memberikan kontribusi besar kepada keuangan daerah melalui unit-unit usahanya. Diketahui pemda Jawa Barat punya lebih dari 40 BUMD yang tersebar, dan ini harus dirawat dengan baik, sehingga memberikan sumbangsih penuh bagi kesejahteran warganya.

“BUMD sehat akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang baik. Simpelnya BUMD itu harus berkontribusi pada daerah bukan malah membebani keuangan daerah. Dari sini kita harus ketat, Komisi III konsen untuk mendorong perbaikan terus menerus untuk pengelolaan keuangan daerah dan kinerja BUMD,” pungkas Hasim. (ADV)