SUKABUMI – Meskipun ditengah pandemi Covid-19, tak menyurutkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, menerima berbagai aspirasi dari masyarakat.
Salah satunya dari masyarakat di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. “Memang banyak aspirasi yang disampaikan masyarkat. Tapi, terkait pelayanan kesehatan memang paling mendominasi. Itu artinya, pemenuhan kebutuhan masyrakat dalam hal kesehatan masih menjadi PR bersama,” tegas Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain masalah kesehatan, warga di Desa Sekarwangi juga mengeluh terkait sarana dan prasarana keagamaan. Ditambah lagi keluhan terkait belum ditindak lanjutinya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Si Rampak Sekar. Sampai saat ini, aspirasi tersebut belum di acc oleh Pemprov Jabar.
“Aspirasi ini akan kami bawa untuk disampaikan nanti ketika ada musyawarah komisi maupun dengan SKPD terkait. Mudah-mudahan, semua aspirasi masyarakat bisa terjawab oleh pemerintah provinsi,” harapnya.
Aplikasi Si Rampak Sekar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata belum membantu masyrakat dalam mengadukan keluhannya.
Seperti diketahui, Pemprov Jabar melaunching aplikasi ini guna mempermudah dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran antaran pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
Namun ternyata, aplikasi ini banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (dapil V), M Jaenudin saat melakukan kegiatan reses tahun sidang 2020-2021.
“Memang ada keluhan masalah belum ditanggapinya aspirasi masyarakat melalui aplikasi Si Rampak Sekar. Keluhan ini akan saya teruskan ke instansi terkait. Jangan sampai, aspirasi ini tidak ditanggapi oleh pemerintah,” beber politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini saat kegiatan reses di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak.
Reses kali ini pun dihadiri kepala desa dan warga masyarakat setempat. Jaenudin pun berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut dan menyampaikan permasalahan yang dikeluhkan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini instansi terkait.(*/nur)
