SUKABUMI – Setiap memasuki perhelatan politik, berbagai cara dilakukan demi menarik massa. Salah satu yang sering dilakukan, menggunakan program pemerintah untuk kepentingan salah satu calon atau golongan.
Begitu juga memasuki perhelatan Pilkada 2020 mendatang. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin mengaku sudah banyak menerima laporan adanya politisasi program pemerintah terutama program pemerintah pusat.
“Keluhan ini sudah hampir terjadi di setiap perhelatan pemilu. Banyak yang mengeluhkan terkat politisasi program pemerintah untuk kepentingan salah satu calon atau golongan. Bagi saya ini menjadi persoalan yang memang harus mendapat perhatian serius,” aku politisi PDI Perjuangan ini kepada Radar Sukabumi, Selasa (26/11).
Program pemerintah pusat yang sering di politisasi yakni bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya. Para penerima manfaat ini sering digiring untuk memilih salah satu calon atau golongan.
“Program pemerintah ini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan keluarga penerima manfaat yang tidak mampu. Sehingga, diharapkan bisa meningkatkan taraf hidupnya untuk lebih baik. Maka, tugas pemerintah daerah harus benar-benar mengawasi program tersebut dengan baik. Sehingga jangan sampai dijadikan alat kepentingan polotik oleh siapapun,” tegasnya.
Berkaca pada perhelatan politik sebelumnya, ia banyak menerima laporan dan keluhan adanya intimidasi kepada para penerima manfaat karena beda pilihan politik. “Ini yang tidak boleh. Karena beda pilihan, penerima program pemerintah dapat intimidasi. Saya kira itu sangat tidak manusiawi,” papar mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini.
Seharusnya lanjut Jaenudin, pemerintah memanfaatkan database penerima program PKH dan lainnya untuk mengentaskan jumlah kemiskinan. Yakni dengan cara melakukan pemberdayaan melalui program kewirausahaan misalnya.
“Databasenya sudah ada. Saya kira pemerintah daerah tinggal memberikan program bantuan kewirausahaan baik itu dari segi akses permodalan atau lain sebagainya. Sehingga, bisa meningkatkan taraf ekonominya dan bisa mengurangi jumlah kemiskinan yang ada,” tambahnya.
Begitu juga dengan para pendamping yang sudah mendapatkan mandat dari kementerian untuk mengawal program PKH dan lainnya.
“Kementerian sudah memberikan gaji kepada para pendamping, tinggal pemerintah daerah memfasilitasi dari sisi lainnya. Misal memberikan bantuan untuk menunjang kinerja mereka. Itu kan lebih bagus,” lanjutnya.
Karena diakuinya, ada beberapa keluhan juga dari para pendamping PKH. Masih ada pendamping di salah satu kecamatan yang tidak memiliki sekretariat.
“Mereka mengaku, pihak kecamatan tidak memfasilitasinya. Ini kan miris. Menangani masalah sepele seperti ini saja tidak bisa. Tapi ketika momen politik, mereka digiring oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya,” pungkasnya.(nur)
