“Dan penurunan tersebut pun dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Kamis ini sendiri, adalah penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, serta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050. Setelah Rapat Paripurna ini, ia mengatakan nota pengantar gubernur atas Raperda tentang APBD Provinsi Jabar Tahun 2025, akan dibahas lebih lanjut.
“Kami harap Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025 dapat disetujui bersama paling lambat pada akhir November 2024 sesuai dengan ketentuan berlaku,” tutur Iwan Suryawan.(*)
