Abdul Muiz Sosialisasikan Perda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Parungkuda

Anggota DPRD Fraksi PKS Abdul Muiz memaparkan terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Perda 5/2021) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kepada masyarakat di Aula Yayasan Al Husna Desa Babakan Jaya Parungkuda.
Anggota DPRD Fraksi PKS Abdul Muiz memaparkan terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Perda 5/2021) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kepada masyarakat di Aula Yayasan Al Husna Desa Babakan Jaya Parungkuda.

SUKABUMI — Anggota DPRD Fraksi PKS Abdul Muiz memaparkan terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Perda 5/2021) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kepada masyarakat di Aula Yayasan Al Husna Desa Babakan Jaya Parungkuda.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Muiz memaparkan terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Perda 5/2021) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Bacaan Lainnya

Menurut politisi PKS tersebut, Perda 5/2021 itu merupakan revisi dari Perda 13/2018. “Perda ini dilatarbelakangi Pandemi Covid-19, mengingat masyarakat sangat perlu penertiban khusus melalui aturan-aturan,” jelas Abdul Muiz

Abdul Muiz juga menyinggung Pasal 11 yang memuat sejumlah ruang lingkup ketertiban umum tersebut. “Jadi, ruang lingkupnya adalah; tertib tata ruang, jalan, perhubungan, sungai, saluran irigasi, situ, pinggir pantai, lingkungan, tempat usaha, bangunan, sosial, kesehatan, keadaan bencana alam, dan nonalam,” lengkap dia.

Dengan demikian, tambah Abdul Muiz, terkait pelaksanaan ketertiban umum, setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan.

“Perintah dan/atau larangan ini, maksudnya, yang telah ditetapkan pemerintah dalam penanganan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia juga mengakui telah menginformasikan kepada masyarakat yang hadir, bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Ini dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat akiba bencana, dan pembatasan kegiatan masyarakat itu dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana,” lengkapnya.

Terkait pembatasan kegiatan masyarakat, Abdul Muiz mengungkap bahwa hal tersebut bisa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *