Tahun 2021 Jabatan RT RW Lima Tahun

  • Whatsapp

DEPOK – Siap-siap di 2021, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Depok, bisa leha-leha. Jabatan yang sebelumnya dalam Peraturan Daerah (Perda) tiga tahun, bakal diperpanjang jadi lima tahun. Kepastian ini menyusul bakan dicabutnya Perda RT,RW dan LPM Kota Depok.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) RT, RW dan LPM dihapus. Karena, dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Dalam aturan ini menyatakan pembentukan pembentukan LKD diatur oleh Peraturan Walikota (Perwal) Pasal 14 ayat 2. Yang termasuk dalam LKD adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM, sesuai Pasal 6 Ayat 1.

Bacaan Lainnya

“Bisa jadi Perwal isinya sama dengan Perda atau pun berbeda. Kami mengikuti panduan dari Kemendagri,” tuturnya kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Selasa (10/11/2020).

Dalam Permendagri disebutkan, masa jabat LKD adalah lima tahun sesuai pasal 8 ayat 3. Namun, untuk tata cara detail mengenai pemilihannya tidak diatur dalam Permendagri.

“Tata cara pemilihannya masih akan diatur dalam Panitia Khusus (Pansus),” tambahnya.

Dari Fraksi PKS sendiri menurut dia, sebaiknya Walikota Depok secepat mungkin menyusun Perwal. “Agar nanti kalau Perda sudah dicabut dapat segera disahkan Perwal,” tegasnya.

Sementara, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Kota Depok, Ikravany Hilman menyebut, peraturan tersebut hasil rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Ini adalah hasil persentasi DPRD Kota Depok oleh Kemendagri,” tuturnya kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Selasa (10/11/2020).

Untuk teknis dan sebagainya akan ada di peraturan Walikota Depok nanti. Jadi, dia belum dapat menjelaskan seperti apa nantinya. Dan karena peraturan tersebut sudah dari pusat, maka seharusnya tidak dapat ditolak.

“Karena ini sudah aturan dari pusat ada Undang-undangnya (UU), tidak bisa ditolak. Dan seharusnya diterapkan di semua daerah, bukan hanya Depok saja,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Pemberlakuan hal tersebut menunggu Perda yang lama dicabut. Apabila Perda yang lama sudah dicabut, maka akan muncul Peraturan Walikota. Dan baru dapat diberlakukan.

Diketahui, Pemerintah Kota Depok telah menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD secara virtual, Senin (9/11). Raperda tersebut sudah disusun pihak eksekutif, dan disampaikan kepada legislatif di Depok.

Menurut Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Depok, Dedi Supandi, Raperda tersebut disusun karena ada dua faktor utama. Pertama, telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

Terdapat empat rancangan peraturan daerah tersebut yaitu Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2020–2040. Selanjutnya, Raperda tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Dan Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
(RD

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *