Meskipun batasan tersebut dapat dilakukan akhir tahun, namun pihaknya melakukan lebih cepat agar kepala BKPPD, sekda, hingga kepala daerah tidak terkena sanksi.
Kelima orang yang sudah diberhentikan telah ada yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan satu orang atas nama DM baru divonis dan masih menjalani persidangan.
“Bagi mereka yang status diberhentikan secara tidak hormat tidak akan mendapatkan dana pensiun. Namunada beberapa pejabat yang terkena proses hukum serupa namun sudah pensiun sebelum keluarnya SKB itu,” katanya lagi.
Untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi di Cianjur, pihaknya secara berkala melakukan pembinaan ke setiap OPD dengan harapan tidak ada lagi ASN yang melakukan tindakan serupa karena sanksinya sangat berat.
(net)
