BANDUNG – Perang tanda pagar (tagar) ganti presiden mulai marak akhir ini dinilai memperlambat kemajuan pendidikan politik di Indonesia. Perang tagar ini juga menjebak masyarakat pada konflik tidak subtansial. Sekretaris Jenderal Fraksi Hanura DPR RI, Dadang Rusdiana yang akrab disapa Darus mengatakan, perang tagar nuansa pemilihan presiden menciptakan konflik non subtansial.
Menurut Darus, dalam setiap Pilkada di Indonesia media sosial disuguhi peta konflik berbau SARA, sehingga tercetak pemilihan atas dasar kesukaan pada figur. Berbeda dengan demokrasi di negara maju yang kini lebih mengedepankan strategi. “Korea, Jepang dan Amerika konflik nuansa SARA sudah selesai. Mereka kini beradu gagasan yang konstruktif dan teknologi,”ungkap Darus di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Senin (7/5).
Tagar itu, lanjut Darus, terlalu dini dan memenjarakan masyarakat untuk terus menerus berada pada konflik yang tidak manfaat.
Strategi medsos dan isu SARA juga menunjukan pendidikan yang dilakukan partai politik belum maksimal. Wajar jika saar ini sulit mencetak elit politik dengan pemikiran seorang negarawan. Darus menambahkan, saat ini terjadi kesepahaman yang salah dalam kaderisasi parpol, semestinya dalam proses Demokrasi semua parpol mengajak masyarakat melupakan konflik dan mendukung presiden terpilih. “Jadi kalau gak suka pada presiden ada waktunya kan waktu kampanye dan kapan memilihnya. Jadi sangat tak bagus dengan menggaungkan ganti presiden. Itu gak sehat,” tegas Darus.
Dengan munculnya fenomena baru dalam strategi politik ini, Darus menilai peran elit politik dan cendekiawan memposisikan diri sebagai negarawan. “Perang Hastag ini memiliki Potensi perpecahan yang tinggi. Banyak parpol yang lebih mementingkan bagaimana memenangkan pemilu bukan mendidik. Buktinya, masyarakat saat ini lebih percaya pada medsos daripada media mainstream padahal media mainstream jelas terikat aturan yang jelas,”tandasnya.
[nie]
