EKONOMI

Soal Defisit APBN, Hergun: Menkeu Sri Mulyani Makin Tidak Kompeten

RADARSUKABUMI.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengaku kaget atas konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa defisit APBN pemerintah Indonesia makin membengkak.

Politisi yang karib disapa Hergun itu mengatakan, awalnya di APBN 2020, defisit hanya dipatok Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB. Namun dalam Perpres 54 tahun 2020, dengan alasan Pandemi Covid-19, dinaikkan menjadi Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

“Padahal bisa dikatakan Perpres 54/2020 baru kemarin sore dikeluarkan. Bahkan baru saja dibahas di DPR,” kata Heri Gunawan kepada Radarsukabumi.com, Selasa (19/5/2020).

Sebagai wakil rakyat, kata legislator asal dapil Sukabumi itu, Komisi XI DPR awalnya kami waktu itu dapat memakluminya karena demi mendukung pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19.

Namun tiba-tiba, Menkeu Sri Mulyani merubahnya lagi dengan laporan defisit yang membengkak hingga Rp. 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB.

“Angka defisit cepat sekali berubahnya. Patut dicurigai apa yang mendasari peningkatan defisit tersebut. Angkanya pun fantastis,” tutur Ketua DPP Partai Gerindra.

Hergun pun mengingatkan lagi bahwa kasus BLBI dan Bail-out Bank Century angkanya juga mengalami perubahan yang cukup cepat juga. Sehingga, dia mewanti-wanti agar jangan sampai skenario ini membuka celah terulangnya kedua megaskandal tersebut. Sebab, di sisi lain, BI juga sudah disiapkan sebagai calon pembeli SBN pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah perlu diingatkan. Pembobolan paling mudah dilakukan saat terjadinya krisis. Masih hangat di pikiran kita saat krisis 1997/1998 yang melahirkan megaskandal BLBI. Krisis 2008 melahirkan Skandal Bank Century dengna modus yang sama yakni mengubah-ubah angka.

“Kalau perubahan angka-angka dilakukan oleh toko kelontong kami memakluminya. Tetapi ini level negara lho. Betapa mudahnya mengubah angka-angka ini,” cetus Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Kondisi ini juga bisa mengindikasikan dua hal. Pertama, Sri Mulyani makin tidak kompeten sebagai Menteri Keuangan. Kedua, ada kekuatan besar yang ingin mengeruk keuntungan dari keuangan negara di tengah di landa kekacauan ini.

“Tentu ini harus diwaspadai. Jangan sampai Pandemi Covid-19 hanya dijadikan kuda troya untuk mewujudkan agenda-agenda terselubung kelompok tertentu. Kasihan rakyat. Sudah berapa uang negara yang berasal dari pajak dihabiskan di tengah pandemi ini,” tukasnya. (izo/rs)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button