PT Pos Indonesia Tetap Bertahan dengan Cara Beradaptasi Teknologi Digital

KONFIRMASI: Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Ihwan Sutardiyanta saat diwawancara awak media.

RADARSUKABUMI.com – PT Pos Indonesia menegaskan tetap bertahan dengan acara beradaptasi lewat teknologi digital, di tengah sorotan publik yang isunya bangkrut. Bahkan perusahaan pelat merah ini terpaksa berutang dalam membayar gaji karyawan. Terlepas dari kabar itu, PT Pos sudah memiliki rencana pengembangan bisnis guna menambah pendapatan perseroan.

Era ke depan kuncinya digitalisasi. Kalau layanan keuangannya, nilai dia, pengembangannnya digitalisasi untuk financial service yang kita punya. Jadi PT Pos akan ikuti industri seperti apa.

Hingga kini PT Pos masih tetap menjalankan dan memberikan layanan jasa pengiriman barang/paket. Sisi ini permintaannya masih terus tumbuh dan meningkat. Sehingga ke depannya terus ditingkatkan.

“Kita harapkan layanan masih ada tapi kita lanjutkan dengan digital,” ujar Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta di sela acara gala diner dalam rangka Materai Award 2019 di Balai Kartini, kawasan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Rabu malam (24/7/2019).

Langkah eksplisit yang akan dilakukan PT Pos dalam pengembangan usaha, kata Ihwan, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga yang sedang tren dan diminati masyarakat sebagai costumer bisa akomodasi.

“Misalnya kurir dan logistik yang sedang tumbuh adalah seperti industri e-commerce, maka kita siapkan pick up service, track and trace-nya bagus, content delivery harus oke. Jasa kurir contohnya, sedang disiapkan layanan yang mirip seperti jasa antar barang e-commerce,” paparnya.

Pengembangannya, kata Ihwan, mulai dari jasa jemput barang, pemantauan barang saat dikirim, hingga terjaminnya keamanan barang yang dikirim. PT Pos sedang meramu teknologi untuk menyiapkan layanan keuangan digital. “Dalam beberapa tahun ke depan orang-orang akan cenderung malas mendatangi Kantor PT Pos untuk keperluan pengiriman barang/paket. Karena itu, harus diberikan kemudahan dengan mendigitalisasi pelayanan. Kita siapkan teknologi yang punya agility (kemampuan) tinggi, financial service tentunya, orang ke depan makin malas ke Kantor Pos, kita kembangkan digital juga,” kata Ihwan.

Seperti diberitakan, belakangan ini PT Pos Indonesia santer dikabarkan akan bangkrut. Bahkan, Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai Pos Indonesia kurang responsif pada perubahan model bisnis logistik.

“Penyebabnya karena Pos Indonesia kurang melakukan antisipasi terhadap perubahan model bisnis logistik. Perusahaan BUMN gagal bersaing dengan pemain-pemain swasta baru yang lincah dan inovatif,” kata Bhima kepada detikFinance, Senin (22/7).

Kementerian BUMN berencana memaksimalkan bisnis layanan kurir PT Pos Indonesia sebagai upaya untuk memulihkan kinerja keuangan perseroan. Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja keuangan PT Pos terus tergerus akibat tenggelamnya lini layanan keuangan perseroan.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menilai perseroan membutuhkan transformasi model bisnis dengan menekankan layanan kurir. Transformasi model bisnis juga perlu diterapkan pada entitas anak. “Pertama kami membuat road map (peta rancangan) transformasi. PT Pos itu yang penting mengubah bisnis modelnya. Selama ini surat, dia harus berubah jadi paket,” kata Fajar di Jakarta, Rabu (24/7).

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas tidak mempersoalkan jika perseroan membutuhkan suntikan modal dalam rangka transformasi bisnis. Meski demikian, ia belum bisa menaksir kebutuhan itu karena perseroan masih mengantongi laba. “Mumpung masih laba, kami ubah model bisnisnya. Kami kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara regulasi seperti apa, korporasi seperti apa,” imbuhnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pihaknya siap mendukung transformasi model bisnis PT Pos, terutama dari sisi regulasi. Ia mengaku pernah membicarakan rencana optimalisasi bisnis kurir PT Pos dengan Fajar.

Ia menilai PT Pos seharusnya bisa menangkap peluang pasar dengan berkembangnya bisnis e-commerce. Alasannya, perseroan menjangkau berbagai wilayah. “Logikanya itu PT Pos punya presensi ribuan kantor di pelosok desa harusnya diberdayakan,” katanya.

Dalam pemerintahan, Kominfo memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan pos. Secara rinci disebutkan, Kominfo bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, serta penyelenggaraan pos dan informatika. Selain itu, Kominfo juga bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya, perangkat pos dan informatika, serta penyelenggaraan pos dan informatika.

Kominfo juga memiliki fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, serta penyelenggaraan pos dan informatika.

Direktur Utama PT Pos Gilarsi Wahyu Setijono mengungkapkan, bisnisnya lesu, terutama karena lini layanan keuangan perseroan tenggelam. Peran pembayaran, remitansi, hingga penyaluran dana tergantikan oleh kehadiran bank dan fintech.Pada 2016, pemerintah juga menggaungkan gerakan non tunai ke masyarakat. Lini bisnis kurir PT Pos juga tak cemerlang lantaran beban penugasan pemerintah. Ia menuturkan perseroan merogoh kocek Rp600 miliar per tahun untuk menalangi kerugian dari penerapan tarif Layanan Pos Universal (LPU). Tarif LPU merupakan penugasan pemerintah kepada perseroan. (net/ers)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *