Lebih lanjut, pria yang juga Co Inventor Hydropath Technology for Fuel ini mengatakan, hendaknya masyarakat tidak mengisi bahan bakar kendaraan mewah dengan BBM yang bersubsidi.
Pengendalian penggunaan BBM bagi kendaraan bermotor, lanjut Husin, bisa sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Dia menyarankan, pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan untuk jenis kendaraan tertentu harus menggunakan BBM Non Subsidi.
“Misalnya, pembatasan berdasarkan tahun pembuatan kendaraan, seperti dimulai 2012. Juga pembatasan berdasarkan isi silinder, mulai dari 2000 cc ke atas, termasuk pembatasan kendaraan jenis penumpang pribadi,” jelasnya.
Husin pun menyatakan, cara mengontrol atau mengawasi aturan itu pun sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan perubahan warna nomor kendaraan.
“Perubahan warna nomor kendaraan itu harus menggunakan BBM non subsidi,” ujar Husin.
Wacana perubahan warna nomor kendaraan itu, lanjut dia, sudah pernah diwacanakan oleh Polri pada 2017 lalu, naman tidak dilakukan. “Ya sekarang bisa diterapkan lagilah,” ujarnya.
Memasuki Triwulan Pertama, Indonesia mengalami kelangkaan BBM jenis premium di berbagai daerah.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar menyampaikan, kekurangan pasokan premium terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
