JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kesal karena Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak pernah menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan DPR. Selama ini, peran Rini kerap digantikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu nampaknya juga tidak cukup memuaskan bagi Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN. Pasalnya, Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan. Posisinya dianggap tidak benar-benar kompeten dalam setiap menjawab permasalahan di sektor BUMN.
Anggota Komisi VI, Azam Azman Natawijana mengaku tidak puas dengan kehadiran Sri Mulyani. Sebab, pertanyaan dari komisi VI kerap tidak terselesaikan dengan baik.
Apalagi, pada rapat komisi VI mengaitkan keberadaan panja aset BUMN dengan pembentukan holding yang tak melibatkan panja tersebut.
“Kami minta kepada pak deputi (Fajar Harry) agar disampaikan kepada Bu Rini untuk datang (rapat). Kita ingin menteri yang definitif,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta, kemarin.
