JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan segera menerbitkan surat persetujuan impor (SPI), untuk bawang putih sebanyak 125 ribu ton. Nantinya, SPI ini akan diberi kepada sebelas perusahaan.
Sekretaris Jenderal Kemdag Karyanto Suprih mengatakan, izin impor ini diberikan sebagai salah satu antisipasi atas kenaikan harga bawang putih karena tingginya permintaan saat Ramadan dan menjelang Lebaran. ”Kebutuhan bawang putih setiap bulannya berkisar 35 ribu hingga 40 ribu ton. Saat bulan ramadan, biasanya ada kenaikan permintaan sebesar 10 persen hingga 20 persen. Artinya, saat bulan ramadan, kebutuhan bawang puith bisa mencapai 48 ribu ton,” ujarnya di Jakarta.
Sebelumnya, Kemendag telah mengeluarkan SPI untuk bawang putih sebanyak 115 ribu ton kepada delapan perusahaan. Ini untuk mengatasi harga bawang putih yang sempat melambung dalam beberapa waktu yang lalu. Meski tak merinci berapa besar realisasi impor dari SPI yang telah diberi, tetapi Karyanto menilai bawang putih yang diimpor telah berhasil menurunkan harga. ”Angkanya belum saya lihat lagi. Tetapi sudah dikeluarkan. Kan ada proses untuk lapor berapa realisasinya. Tetapi terbukti kan harganya sudah turun sekarang,” paparnya.
Karyanto pun belum bisa memastikan kapan SPI ini akan dikeluarkan. Tetapi dia berharap, impor tersebut sudah bisa masuk ke ke Indonesia sebelum Lebaran, dan segera diterima oleh konsumen.
Lebih lanjut Karyanto memastikan, SPI yang diberikan kepada 11 perusahaan ini telah melakukan kewajiban tanam 5 persen dari volume permohonan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) per tahun. ”Sedang dalam proses, artinya kita sudah melihat apakah dia sudah wajib tanam atau belum,” katanya.
Kemendag juga terus mengupayakan harga bahan pokok agar bisa terus stabil selama Ramadan tahun ini. Komitmen tersebut dilakukan dengan pengawalan harga di berbagai daerah. Upaya pengendalian harga tersebut telah berhasil dilakukan pada periode Ramadan dua tahun terakhir. Potensi kenaikan harga bisa cepat diatasi lantaran setiap temuan bisa langsung dilaporkan dan diberikan solusi.
”Kami kirim seluruh pejabat hingga staf Kemendag ke seluruh provinsi di Indonesia sampai kabupaten kota melakukan pemantauan dan koordinasi,” paparnya.
Kemendag ingin memastikan stok selalu tersedia di pasar untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dengan harga yang sesuai. Kenaikan harga, kata Karyanto, biasanya diawali dari permintaan yang tinggi sementara stok kurang memenuhi. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi penting menjaga kecukupan stok bahan pokok. Pengawasan distribusi juga menjadi perhatian khusus lantaran kerap ditemukan pelaku yang menaikkan harga secara sepihak.
”Kami ingin pastikan stok betul-betul ada di pasar. Bisa karena produksi telat atau ada faktor lain seperti distributor nakal kami akan lakukan pengawasan supaya terdistribusi dengan baik hingga ke masyarakat,” jelasnya.
Kemendag juga telah menggulirkan strategi utama dalam stabilisasi harga sepeti pada penguatan regulasi. Seluruh kebutuhan pokok yang didistribusikan berlaku standar harga eceran tertinggi (HET) yang disesuaikan antara petani dan perusahaan.
”Kalau tidak ada HET itu berarti batas atasnya langit (tidak terhingga). Jadi dengan HET kami bisa ikut kalau harga naik bisa langsung dikendalikan dengan baik,” imbuhnya.
Sanksi tegas juga bakal diberikan pada perusahaan yang memperoleh izin dari Kemendag. Standar HET pun menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi distributor bahan pangan termasuk sepanjang Ramadan. ”Kami anggap Ritel modern jadi leader harga pasar, kalau berani jual di atas HET kami cabut izinnya,” tuntasnya.
(dew)
