Walhi Waspadai ‘Bom Waktu’ Bencana di Sukabumi, Masyarakat Diminta Ini

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Meiki W Paendong (Kanan)

Hal tersebut, harusnya pemerintah lebih jeli dan memperhatikan dengan pencermatan tata ruang dengan kaedah sadar lingkungan. Jika itu tidak dilakukan, diwilayah perkotaan dan pemukiman penduduk akan dibayangi dengan bencana longsor dan banjir seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Cicurug.

Bacaan Lainnya

“Kemungkinan jika tidak segera dilakukan pencermatan, maka bencana hal yang serupa bisa terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah dan pemengang kebijakan jangan sampai memperhatikan sisi ekonominya saja tetapi harus didasari penelitian potensi bencana, “cetusnya.

Untuk di Sukabumi sendiri, Walhi pernah melakukan penanganan di wilayah Gunungguruh dimana masyarakat disana direpotkan banjir dari aktifitas pertambangan perusahaan semen jawa. Menurutnya, banjir di wilayah Gunungguruh tersebut murni bencana ekologis, pasalnya jika tidak terjadi penambangan tidak mungkin akan ada bencana banjir ke rumah warga.

Secara garis besar, bencana ekologis adalah perubahan tata ruang yang akhirnya merubah fungsi kawasan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, padahal ketika tidak dibarengi dengan kajian akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sukabumi salah satu DAS dari 40 DAS yang rusak yang ada di Jawa barat. Dan itu harusnya menjadi pertahian pemerintah. Tata guna lahan tidak dibarengi dengan melihat lingkungan, “cetunya

Dirinya juga mengakui, seharusnya setiap pembangunan pemerintah dan pengusaha melibatkan masyarakat dan peneliti agar bisa mengkaji potensi bencana. Jangan sampai pemerintah seolah menggiring ke lokasi bencana, hanya dengan melihat sisi ekonomi saja. Misalnya, memberikan izin pembangunan perumahan di wilayah lereng gunung atau bukit. Padahal potensi bencananya sangat tinggi jika terjadi longsor.

“Kita juga akan kritisi, soal Pak Gubernur yang mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Barat salah satunya di Sukabumi, boleh saja. Tetapi jangan hanya melihat dampak ekonominya saja tetapi lingkungan diperhatikan. Potensi bencana harus benar-benar diperhatikan, “cetusnya.

Selain itu, pemerintah sudah seharusnya gencar melakukan mitigasi bencana bukan hanya adaptasi saja. Jangan sampai, masyarakat yang tinggal diwilayah bencana tetap dipaksanakan untuk tetap tinggal disana. Mitigasi Bencana harus segera dilakukan.

Jawa Barat sebagai provinsi ketiga rawan bencana tentunya masyarakatnya harus bisa sadar dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang selalu memperhatikan lingkungan. Pasalnya, ketika kegiatan ekonomi tumbuh dibarengi dengan kerusakan lingkungan dan bencana maka akan sia-sia saja, pasalnya hasil profit akan habis untuk membiayai kerusakan akibat bencana.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *