Terungkap, Ratusan Karyawan PT ADJ Bojonggenteng Tidak Miliki BPJS Ketenagakerjaan, Satu Jadi Korban

DISIDAK : Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera bersama jajaranya, saat sidak PT ADJ di ruas Jalan Raya Pakuwon, Kilometer 5, RT 01/RW 01, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi.(FOTO : UNTUK RADAR SUKABUMI)
DISIDAK : Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera bersama jajaranya, saat sidak PT ADJ di ruas Jalan Raya Pakuwon, Kilometer 5, RT 01/RW 01, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi.(FOTO : UNTUK RADAR SUKABUMI)

SUKABUMI —  Pasca terjadinya insiden kecelakaan kerja, satu persatu pelanggaran yang dilakukan PT Aneka Dasuib Jaya (ADJ) terungkap. Terbaru,  ratusan karyawannya diketahui tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut terungkap pada saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi perusahaan yang bergerak dibidang produsen olahan makanan.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengatakan, ia bersama anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, sengaja melakukan sidak ke lokasi pabrik tersebut, untuk mengetahui secara pasti kebenarannya, perihal seorang karyawan yang mengalami kecelakaan kerja hingga tangan pada bagian kanannya harus rela diamputasi.

“Saat kita tinjau ke sana, ternyata benar adanya informasi ini,” kata Hera kepada Radar Sukabumi pada Jumat (23/02).

Saat melakukan sidak, sambung Hera, pihak perusahaan mengaku telah melakukan berbagai upaya dalam insiden kecelakaan kerja yang dialami karyawati tersebut. Diantaranya, membawa korban untuk mendapatkan tindakan medis secara intensif ke rumah sakit dan memberikan santunan kepada korban kecelakaan kerja tersebut. “Alhamdulillah, pihak perusahaan ada tanggung jawabnya,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku geram dengan sikap perusahaan. Lantaran, perusahaan yang memiliki karyawan sekitar 800 orang ini, belum sepenuhnya melaksanakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Jadi, waktu kami komunikasi dengan pihak perusahaan itu, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban perusahaan memberikan jaminan, belum sepenuhnya dilaksanakan. Bahkan, dari ratusan karyawan yang ada itu, baru 63 karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Kondisi ini, kata Hera, sangat tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan.

“Hal ini, sudah kami tegaskan kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan persoalan ini. Apalagi, ini berkaitan dengan hak-hak para buruh yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang,” paparnya.

“Iya, perusahaan itu belum mendaftarkan seluruh karyawan di BPJS, dan untuk 63 karyawannya pun baru di daftarkan hanya dua jaminan saja di perusahaan ini. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan itu pun baru sebagian karyawan,” timpalnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *