Atas dasar itu, PMII mendesak manajemen RSUD Bunut untuk menjelaskan secara terbuka dasar kenaikan tarif, dan meminta Pemkot Sukabumi melalui Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Jika kenaikan dilakukan tanpa kajian sosial yang jelas, maka kebijakan itu harus ditinjau ulang dan dikembalikan ke tarif sebelumnya,” tegas Bahrul.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak berlindung di balik regulasi jika dampaknya menyengsarakan rakyat.
“Jangan sampai rumah sakit daerah berubah menjadi mesin pungutan resmi atas nama pelayanan. Tugas pemerintah itu melindungi rakyat yang sakit, bukan ikut membuat mereka tambah sakit karena biaya,” pungkasnya.(bam/d)
