Tambang di Sukabumi Bikin Rusak Lingkungan, Ribka Tijptaning Sebut Jangan Cuma Pikirin Saham

  • Whatsapp
Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, soal aktivitas tambang ilegal belum lama ini. FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, meminta kepada seluruh penambang yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Sukabumi, untuk dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasalnya, saat ini tidak sedikit banyak para penambang, baik yang bergerak dalam tambang pasir maupun tambang emas, telah digrebek petugas gabungan hingga aktivititasnya telah ditutup. Lantaran, dalam melakukan ekploitasinya mereka tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Salah satunya, tidak memiliki Izin Usaha Tambang (IUP) dan lainnya.

“Pertambangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi jangan sampai berdampak signifikan terhadap rusaknya alam maupun berdampak langsung terhadap rakyat. Karena, mahu tidak mahu kegiatan eksplorasi tambang akan berdampak kepada rakyat maupun alam,” kata Ribka kepada Radar Sukabumi.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, aktivitas tambang bila tidak sesuai dengan prosedur maka akan berdampak kepada pertanian dan kondisi tanahnya akan menjadi tidak subur. Bahkan, air dapat berpotensi menjadi gatal, penyakit kulit. “Selain itu, polusi udara juga misalnya ada gas H2S, pasti ada dampaknya itu pertambangan,” bebernya.

Untuk itu, dirinya mengaku saat ini sudah mulai berteriak untuk menyoroti soal eksplorasi. Terlebih, dirinya baru duduk di Komisi VII DPR RI.

“Iya, aku belajar dulu terkait pertambangan. Aku biasanya mengurus orang di komisi IX. Nah, sekarang ngurus minyak sama gas, tapi yang jelas dulu juga biasanya saya sering urus tambang) tapi dulu dampak kepada masyarakatnya, buruhnya, tenaga kerjanya yang kita urusin, Sekarang di Komisi VII kan beda tapi tetap akan aku suarakan dan akan mendorong pelaku tambang untuk lebih memperhatikan nasib rakyat, khususnya warga terdekat tambang,” paparnya.

Sebab itu, dirinya menegaskan kepada para pelaku tambang agar dalam melakukan eksplorasinya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa melihat dampak buruk terhadap warga dan lingkungan, khususnya alam yang ada di sekitarnya.

“Jangan main eksplore saja cuma saham yang dipikirin dan investasi saja. Tetapi masyarakat sekitarnya mendapat apa gara-gara itu tambang, karena masih banyak masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan tambang, masih miskin,” tandasnya.

Ketika disinggung mengenai keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam menindak dan mengintervensi lebih kepada aktivitas para pelaku tambang. Lantaran, seluruh perizinan untuk tambang seperti IUP, kini berada dalam kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjawab, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bertindak tegas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Iya, tidak ada cerita seperti itu. Mau pemerintah pusat, mau pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau ada kesalahan yang tindak saja. Jadi, tinggal hatinya saja ada untuk rakyat atau tidak. Untuk itu, saya akan intervensi banget untuk persoalan pertambangan di Sukabumi,” pungkasnya. (Den/rs)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *