Dirinya mencontohkan, di Kota Sukabumi pernah terjadi kasus caleg terpilih di Pileg 2019 tidak jadi dilantik akibat ada permasalahan dalam administrasinya. Caleg terpilih ini sudah melalui proses sejak awal hingga mendapatkan suara terbanyak.
“Namun, karena ada laporan dirinya pernah dipidana dalam kasus korupsi, sehingga tidak jadi dilantik. Ini membuktikan, proses tahapan pemilu ini masih berpotensi terjadi kelalaian dan kesalahan,” lanjut Anton.
Lalu kemudian, saat ini di Kota Sukabumi juga tengah ramai permasalahan caleg yang menduduki jabatan tertentu, tapi menerima anggaran dari pemerintah. Semisal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Dah dalam aturannya, tidak ada yang bisa menjelaskan badan lain ini seperti apa. Satu sisi ada yang meminta mundur, tapi disisi aturan tidak ada penjelasannya,” akunya.
Kalau nanti dikemudian hari terjadi permasalahan, Anton mempertanyakan siapa yang bakal bertanggungjawab. Lamanya kekosongan jabatan KPU termasuk pengulangan empat daerah menurutnya merupakan salah satu bukti ketidak siapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“KPU kan sudah mengetahui dari awal, tapi kenapa malah bisa terjadi kekosongan yang cukup lama bahkan sampai ada yang harus diulang. Penentuan tim seleksi dan penetapan itu ranah KPU, tapi sekarang empat daerah dinyatakan harus diulang oleh KPU juga. Ini kan lucu,” sebut Anton.(nur)
