Sekolah Tatap Muka Harus Dijalankan, Kesiapannya Perlu Dievaluasi

  • Whatsapp
ILUSTRASI: Siswa perwakilan sekolah mengerjakan soal mata pelajaran IPA saat kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, peserta didik harus mendapat pelajaran secara menyeluruh dengan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini dilakukan agar kesenjangan pendidikan tidak semakin melebar.

Sebelum itu, perlu adanya persiapan pembukaan sekolah PTM secara terbatas, seperti tata kelola penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19, bantuan subsidi kuota internet, dan kenormalan baru. Begitu juga dengan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bacaan Lainnya

“Satuan pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan vaksin secara lengkap, wajib memberikan pilihan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas atau belajar dari rumah (BDR),” ungkap dia, Minggu (4/4).

Meski demikian, orang tua diberikan hak untuk mengizinkan anaknya untuk bersekolah dengan menjalani PTM secara terbatas atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebab, orang tua sendiri lah yang mengetahui kondisi anak tersebut.

“Inisiatif pemerintah untuk segera membuka sekolah perlu diapresiasi. Akan tetapi, dari sisi persiapan pembukaan sekolah masih perlu dievaluasi,” ujarnya.

Adapun, mengutip hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Juni-November 2020 terhadap kesiapan pembukaan sekolah di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota di 8 provinsi, hanya 16,3 persen sekolah yang siap dibuka kembali.

Data Kemendibud RI tentang kesiapan belajar menunjukkan, baru 280.372 atau 52,44 persen sekolah yang mengisi daftar kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi, itu pun baru sekitar 10 persen yang siap.

Adapun terkait vaksinasi pendidik, survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan, baru 47,67 persen pendidik yang pernah menerima sosialisasi program vaksinasi. Adapun 52,33 persen pendidik belum pernah mendapatkan sosialisasi program ini.

Kondisi ini kurang mendukung rencana Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI yang menargetkan penyelesaian vaksinasi bagi 5.582.875 pendidik dan tenaga kependidikan dari seluruh jalur dan jenjang pendidikan, pada akhir Juni 2021. (fan)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *