CIKOLE,RADARSUKABUMI.com– Upaya pemerintah dalam menyelaraskan kuota siswa dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), rupanya tidak berdampak besar. Apalagi sekolah swasta yang tidak bisa mengikuti tantangan perkembangan zaman di dunia pendidikan tetap bakal cukup kesulitan memenuhi kuota siswa di sekolahnya.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MMKS) SMP Kota Sukabumi, Laila Puspita Dewi. Menurutnya, sistem PPDB dengan 90 persen zonasi ini berdampak positif dan negatif terhadap sekolah swasta di kota Sukabumi.
“Tentunya, walaupun kita (sekolah swasta, red) tidak diharuskan mengikuti sistem ini ada dampak baik dan buruknya.
Baiknya, sekolah swasta dipacu untuk bersaing secara sportif dan sehat, artinya setiap sekolah harus memperlihatkan keunggulannya masing-masing. Kemudian buruknya, bagi sekolah yang tidak mengikuti dan tantangan perkembangan zaman tetap akan kesulitan,” terangnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (16/6).
Namun demikian, dari 32 SMP swasta di Kota Sukabumi, sebut Laila, perkembangannya cukup bagus.
Bahkan, tidak sedikit SMP swasta yang cukup diminati masyarakat. Dirinya juga mengakui, memang mayoritas sekolah belum bisa menjawab tantangan dunia pendidikan yang ada.
“Sekitar 30 persen SMP progresnya sudah cukup bagus, tapi memang tidak sedikit juga yang sifatnya stagnan, artinya tidak memperlihatkan progres yang cukup baik. Saat ini kan, sekolah swasta itu dipacu untuk mengembangkan unggulan dan daya tariknya agar diminati masyarakat,” sebutnya.
Wanita berhijab ini juga menilai, dari pada sekolah swasta terus menyalahkan sekolah negeri dan regulasi pemerintah pusat, lebih berpikir visioner. Artinya, melihat kedepan.
Karena memang, di daerah lain pun tidk sedikit sekolah swasta yang lebih unggul dan diminati masyarakat. “Sepuluh tahun kebelakang, mungkin sekolah Tahfidz, IT itu masih tabu.
Tapi, sekarang ini kan cukup digandrungi masyarakat. Daereah yang tidak jauh, sebut saja Depok, disana itu sekolah swasta cenderung lebih diminati masyarakat daripada sekolah negeri,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Hasan Asari menambahkan, sistem PPDB tersebut harus diharuskan bagi sekolah negeri. Untuk swasta, sistem itu bisa digunakan atau tidak.
“Sebenarnya sistem saat ini tidak diharuskan bagi sekolah swasta, justru sekolah swasta bisa dengan bebas mengambil siswa dari manapun,” pungkasnya.
(upi/t)
