SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyoroti lambannya proses relokasi warga Kampung Gempol terdampak bencana yang hingga kini belum terealisasi. Ia menegaskan, persoalan utama yang menghambat relokasi adalah ketidaksiapan lahan pengganti.
“Sudah lebih dari satu tahun, relokasi belum berjalan karena belum ada lahan yang siap. Ini menjadi masalah krusial,” ujar Budi kepada wartawan.
Warga terdampak di Kampung Gempol, Kecamatan Palabuhanratu, serta wilayah lain seperti Cikembang, masih bertahan di rumah rusak yang rawan ambruk. Sebagian dari mereka sebelumnya dijanjikan relokasi oleh pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada kepastian.
Budi menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan sekitar 9.000 rumah untuk program relokasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun setelah verifikasi, jumlah itu menyusut menjadi sekitar 5.300 unit karena keterbatasan lahan.
“Tidak semua desa punya lahan siap pakai. Sebagian lahan milik PTPN juga tidak bisa digunakan. Padahal, bantuan pusat mensyaratkan status lahan harus jelas,” katanya.
DPRD, lanjut Budi, telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Meski keputusan teknis berada di tangan eksekutif, DPRD tetap mendorong percepatan.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan dan sudah menyampaikan rekomendasi. Tapi prosesnya memang harus melalui pemerintah daerah dan kementerian terkait,” jelasnya.
Di sisi lain, warga mengeluhkan belum cairnya Dana Tunggu Hunian (DTH), sehingga mereka terpaksa tetap tinggal di rumah yang rusak. Budi menyebut, bantuan dan relokasi merupakan kewenangan lintas instansi yang kini masih dalam pembahasan.
Ia juga menyinggung bahwa banyaknya bencana di daerah lain turut memengaruhi fokus pemerintah pusat.
“Memang banyak bencana di daerah lain, tapi kami minta agar penanganan di Sukabumi tidak terus tertunda,” tegasnya.
Terkait anggaran relokasi, Budi mengaku belum menerima informasi pasti. Pemerintah daerah baru mengajukan jumlah rumah yang memenuhi syarat administratif dan kesiapan lahan. Sementara itu, bentuk bantuan yang direncanakan adalah Hunian Tetap (Huntap) sesuai ketentuan BNPB.
“Warga sudah terlalu lama menunggu. Keselamatan mereka tidak boleh dikorbankan karena lambatnya proses administrasi,” pungkasnya.(ndi/t)
