SUKABUMI — Bupati Sukabumi, Marwan Hamami melantik Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumda AM TJM) periode 2019 – 2023. Di bawah kepemimpinannya diharapkan, perusahaan air milik pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa lebih baik lagi.
Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, selain Dedi Chardiman, bupati juga melantik Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dodi Achadiat Somantri sebagai Komisaris Utama PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sukabumi periode 2019-2022. Prosesi pelantikan kedua pejabat ini berlangsung khidmat di Aula Pendopo Sukabumi, Jumat (6/9).
Untuk diketahui, Dedi Chardiman menggantikan posisi Dadang Eka Widianto. Sementara Dodi, menggantikan almarhum Wawan Bachtiar.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menekankan, kepercayaan yang diberikan ini harus bisa memberikan kontribusi serta peningkatan layanan yang prima. Sehingga fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan bisa berjalan dengan baik. “Kemudian pertimbangan ke depan tentunya harus bisa mengikuti situasi dan kondisi. Dimana persoalan-persoalan lingkup pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat harus menjadi satu perhatian serta menjadi prioritas,” kata Marwan, Jumat (6/9).
Menurut Marwan, komitmen legislatif dan eksekutif membuat regulasi dalam mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan meningkatkan pelayanan publik sangat dibutuhkan demi terciptanya iklim investasi yang sehat. Sebab itu, pejabat yang baru saja dilantik ini harus mencari dan mencermati Sumber Daya Manusia (SDM) agar Perumda AM TJM bisa lebih baik dan maju lagi.
“Kolaborasi antara dewan pengawas dan direksi tentunya harus diwujudkan dalam membangun perekonomian ke depan. Semoga Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Marwan mengaku, menilai laporan kinerja dan laporan keuangan direksi, perusahaan ini menjadi contoh bagi BUMD lainnya. Sehingga ke depan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan Sukabumi lebih baik.
“Membawa perusahan ini untuk menjadi good governance yang harus dijawab, dengan melihat dan mengevaluasi sistem kinerja yang lalu. Sekali lagi komitmen keduanya dalam memajukan perusahaan daerah ini tentu kita harapkan,” pungkasnya. (bam/d)
