SUKABUMI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi terus bekerja maraton untuk menuntaskan kasus dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi. Kerugian negara dalam perkara yang terjadi pada 2016 terebut, mencapai puluhan miliar rupiah.
Terbaru, Plt Kadinkes Kabupaten Sukabumi, dr Rika Mutiara pun ikut diperiksa.
“Sesuai dengan undangan dari Kejari Kabupaten Sukabumi dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan SPK fitktif,” kata dr Rika kepada Radar Sukabumi, Jumat (04/11).
Kasus yang disinyalir telah menelan kerugian negara hingga mencapai Rp25 miliyar itu, perkaranya memang masih bergulir. Bahkan, sejumlah pejabat dari Dinkes Kabupaten Sukabumi sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik dari lembaga adhyaksa tersebut.
“Semua pejabat sudah dimintai keterangannya, khususnya pada ruang lingkup Dinkes. Intinya, semua pejabat harus bisa untuk datang pada undangan terkait pemeriksaan SPK fi ktif itu,” bebernya.
Ketika disinggung mengenai berapa jumlah dan nama pejabat yang sudah dilakukan pemanggilan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara resmi. Tapi, pihaknya tak memiliki keingian untuk mengelak serta ingin membuat suasana kondusif.
“Saya berharap kasusnya dapat segera selesai. Kalau kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, khususnya pada saat kami menjabat sebagai Plt Kadinkes sekarang, saya akan membuat dan berusaha kooperatif saja dan tidak ada yang membuat suasana menjadi semakin runyam. Itu saja statmen dari saya sudah. Jadi intinya semua persoalannya harus segera cepat beres ya,” papar Rika.
Sementara itu, ketika wartawan Radar Sukabumi hendak melakukan konfi rmasi kepada Kejari Kabupaten Sukabumi terkait kelanjutan kasus dugaan SPK fi ktif pada satuan Dinkes Kabupaten Sukabumi, mereka belum bisa memberikan keterangan secara resmi.
“Maaf, saya belum bisa memberikan keterangan yah. Nanti Pak Kejari langsung akan menjelaskannya soal itu secara serempak pada Selasa (08/11),” singkat salah satu penyidik.
