“Jangan sampai pemerintah menuduh rakyat menimbun minyak goreng. Logika nya di mana mau nimbun, untuk dapat seliter saja rebutan dan setiap pembelian dibatasi maksimal dua liter,” tegasnya.
Politikus asal Sulawesi Selatan ini menyebut, yang perlu ditelusuri adalah kondisi sistemik apa yang berkemampuan menimbun minyak goreng, dengan jumlah besar. Sehingga kelangkaan stok di berbagai wilayah dan pertokoan terjadi.
“Jangan gara-gara minyak goreng, wajah negara kita ini hancur yang memperlihatkan situasi krisis yang buruk akibat perilaku masyarakat yang berebutan demi satu liter minyak goreng,” pungkas Akmal.
