Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurahman mengakui, belum banyak perkembangan persiapan haji 2021. Termasuk soal biaya haji yang belum ditetapkan. ’’(Masih, Red) Menyusun skema-skema anggaran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, Red),’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Penyusunan biaya haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu, harga ongkos haji disusun tanpa ada penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19. Tetapi, tahun ini, penyusunan biaya haji disesuaikan dengan skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi.
Kemenag sudah menetapkan skenario haji 2021. Mulai skenario haji berjalan dengan kuota normal, haji dengan kuota dibatasi, hingga skenario terburuk tidak ada haji seperti periode 2020. Nah, ongkos haji antara kuota normal dan kuota separo berbeda. Semakin sedikit jumlah jamaah haji, biayanya semakin mahal.
Oman mengatakan, seharusnya saat ini rekrutmen petugas haji sudah selesai. Namun, Kemenag bisa saja menggunakan hasil seleksi petugas haji 2020 yang berhenti di tengah jalan.
Soal kontrak layanan haji di Arab Saudi, lanjut Oman, sudah dilakukan sejumlah pendekatan. Dia menjelaskan, komunikasi kontrak layanan haji dilakukan sejak tahun lalu. Penyedia layanan haji 2021 bisa menggunakan perusahaan yang lolos seleksi penyedia layanan tahun lalu.
Sebagaimana diketahui, tahun lalu Kemenag sudah melakukan seleksi atau penjaringan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Baik itu katering, hotel, maupun transportasi. Namun, seluruhnya terhenti karena pandemi. ’’(Kontrak, Red) akan terus diperbarui sesuai update,’’ ungkapnya. Kontrak layanan haji juga bergantung jumlah jamaah yang akan berangkat tahun ini.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi menuturkan, keputusan Saudi memasukkan Indonesia dalam ’’daftar hitam’’ membuat penyelenggaraan haji semakin tidak pasti. Apalagi, penyelenggaraan haji yang mengacu pada kalender Hijriah semakin maju setiap tahunnya.
