BAYANGKARA– Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia akan membubarkan 60 koperasi di Kota Sukabumi. Pasalnya, seluruh koperasi yang terancam dicoret ini terdata tidak aktif ataupun sudah tidak ada aktivitas.
Data yang dihimpun Radar Sukabumi, jumlah seluruh koperasi sdi Kota Sukabumi mencapai 314, nahasnya dari jumlah total itu hanya 196 koperasi yang aktif. Sedangkan ditahun sebelumnya, KemenkopUKM juga membubarkan 103 koperasi yang tidak aktif di Kota Sukabumi.
Kabar rencana pencoretan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Pendistribusian (DKUKMP2) Kota Sukabumi, Ayep Supriatna. Menurut dia, pihaknya telah menerima informasi dari kementrian tentang rencana pencoretan 60 koperasi.
Namun demikian, pihaknya bakal melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada koperasi yang disebut itu. “Ya betul, tahun ini ada rencana pembubaran 60 koperasi di Kota Sukabumi karena pihak Kementrian mendata koperasi itu tidak aktif lagi sehingga harus dibuburkan.Tapi, kami secepatnya bakal melakukan pemeriksaan terlebih dahulu,” akunya kepada Radar Sukabumi, kemarin (20/8).
Pembubaran 103 koperasi di tahun sebelumnya, lanjut Ayep, mayoritas didominasi oleh koperasi kecil yang mengalami kesulitan dalam permodalan, pemasaran hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Kendati demikian, pihaknya selalu memberikan pembinaan setiap satu pekan sekali kepada seluruh koperasi yang ada.
“Kebanyakan itu koperasi kecil yang dibubarkan, kalau koperasi besar justru semakin berkembang, bahkan tidak sedikit yang asetnya sudah milyaran. Setiap minggu kami ada agenda pembinaan kepada setiap koperasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kota Sukabumi, Uung Setiawan menambahkan, secara keseluruhan kondisi koperasi di Kota Sukabumi cukup baik. Namun demikian, Dekopinda belum merasa puas karena koperasi yanga da belum bisa sejajar dengan pelaku ekonomi.
“Kami akan terus dorong koperasi yang ada di Kota Sukabumi ini supaya dapat berdaya saing dan sejajar dengan pelaku usaha lain, apalagi saat ini Kementrian akan melihat kualitas bukan kuantitasnya,” pungkasnya.
(cr15/e)
