SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Sukabumi menanggapi fenoma 54 pabrik di Bogor yang bakal gulung tikar. Ketua Hipmi Kota Sukabumi Raden Koesoemo Hutaripto mengatakan, apa yang terjadi di Bogor sangat potensial terjadi di Sukabumi.
“Iya, ada kemungkinan besar pabrik di Sukabumi juga bisa gulung tikar. Dan sebagian besar pabrik yang bangkrut tersebut adalah industri tekstil,” kata Raden kepada Radarsukabumi.com, Rabu (31/7/2019).
Raden pun menjelaskan 5 hal yang menyebabkan perusahaan di Bogor tersebut memutuskan untuk berhenti beroperasi. Yang pertama, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang kian kuat.
Disebutkan, kurs rupiah sekarang masih berada pada level Rp 14.000 hingga Rp 15.000. Padahal sebelumnya di posisi Rp 13.000. Hal ini dinilai sangat memberatkan perusahaan.
Faktor kedua, sebut Raden, adalah menurunnya volume ekspor tekstil dari pabrik tanah air. “Akibat kalah perang dagang dengan tekstil China,” ujar Raden.
Ketiga, terjadinnya penurunan pasang pasar di dalam negeri negeri yang menyebabkan masuknya tekstil-tekstil murah dari luar negeri yang didominasi oleh China. Faktor keempat adalah besaran Upah Minimum Regional (UMR) yang dari sisi pengusaha dirasa terlampau tinggi, hampir mencapai Rp 4 juta di beberapa kota besar di Jawa Barat.
“Karena pertumbuhan ekonomi hanya 5 sampai 6 persen saja. Inflasi juga 6 hingga 7 persen. Sedangkan setiap tahun UMR naik hampir 12 persen. Ini sangat memberatkan bagi perusahaan atau pengusaha,” ujarnya.
Adapun faktor kelima, lanjut Raden, tidak adanya peremajaan pada operasional yang dalam hal ini mesin tekstil ke arah otomasi sehingga tidak memerlukan banyak tenaga manusia.
Penjabaran yang disampaikan Raden ini bersifat analisa umum yang artinya dapat berdampak pula pada industri nasional, termasuk Sukabumi. Dan ini pun harus menjadi trigger bagi pemerintah daerah agar jangan terlena sebab faktanya sudah ada beberapa pabrik di daerah Cicurug dan Cikembar yang gulung tikar.
“Kita jangan terlena, kita harus segera berbenah mencari solusi atas persoalan ini yang masih menjadi momok ini. Menurut saya harusnya pemerintah memberikan barrier untuk produk asing masuk Indonesia, menstabilkan kurs mata uang dan kenaikan UMR yang gradual dan tidak jomplang,” pungkasnya.
(izo/rs)
