Penegasan juga disampaikan Ketum FHK2I Titi Purwaningsih. Tidak mungkin aksi-aksi honorer K2 tidak berpengaruh. Ketika pemda kompak mendukung honorer K2, pusat tidak bisa berbuat apa-apa.
“Pusat mau tegas tapi kan pelaksananya daerah. Kalau honorer mogok dan demo terus bagaimana kepala daerahnya enggak pusing. Jadi pemerintah pusat jangan seenaknya keluarin kebijakan tanpa mempertimbangkan masukan daerah,” tandasnya.
(JPNN/izo)
