DPRD : Tutup Aktivitas Tambang Liar di Cagar Alam

  • Whatsapp
Suasana aktivitas tambang batu di bantaran sungai Leuwikenit Desa Padaleuman, Kecamatan Surade yang diprotes akibat merusak lingkungan.

SUKABUMI — Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, pihaknya mengaku prihatin melihat keindahan panorama alam di Sukabumi, khususnya di kawasan cagar alam Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terlebih lagi, kawasan cagar alam yang berada di wilayah Kecamatan Surade itu, telah dilakukan ekploitasi untuk kepentingan pribadi.

Bacaan Lainnya

“Itu kan daerah cagar alam, saya rasa kalau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada, seharusnya ditutup oprasinya,” kata Yudha kepada Radar Sukabumi, usai mediasi dengan sejumlah perwakilan dari beberapa serikat buruh yang melakukan aksi demonstrasi soal penolakan UU Ciptaker di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu (14/10).

Menurutnya, alasan kegiatan tambang batu itu harus ditutup, sebab selain mereka telah menyalahi aturan karena tidak memiliki IUP, dalam aktivitasnya mereka juga telah merusak kekayaan alam yang ada di kawasan cagar alam Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu.

“Seharusnya cagar alam itu, dipelihara karena sudah jelas itu, sangat dilindungi. Nah, ini malah dirusak. Apalagi dalam kegiatannya mereka tidak memiliki IUP,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berjanji dalam waktu dekat ini akan memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, untuk memastikan soal perizinan kegiatan pertambangan tersebut.

“Meski perizinan tambang itu, dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kami akan memastikan perihal surat rekomendasinya dari DPMPTSP Kabupaten Sukabumi,” bebernya.

Apabila sudah dipastikan aktivitas mereka ilegal, maka pihaknya akan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi sebagai penegak Perda untuk melakukan eksekusi ke lokasi tambang liar tersebut.

“Iya, sebagai penegak Perda maka Satpol PP harus turun tangan untuk menutup aktivitas tambang yang beroperasi di kawasan cagar alam tersebut,” pungkasnya. (den/d)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *