RADARSUKABUMI.com – Ketua Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Jawa Barat, Bayu Risnandar bicara soal Daerah Otonomi Baru (DOB) Sukabumi utara ditengah pusaran Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun ini.
DOB Sukabumi utara yang kerap menjadi komoditas politik pada pemilihan kepala daerah, legislatif dan lainnya, dinilainya suatu keharusan jika setiap pasangan calon menjadikannya sebagai janji politik.
“Soal DOB pada Pilkada, saya kira sah-sah saja dijadikan komoditas politik. Bahkan, saya rasa semua harus ya ikut mengkampanyekannya,” ungkap Bayu saat ditemui belum lama ini kepada Radar Sukabumi.
Yang paling terpenting, ungkap pria asa jampang ini, janji politik tersebut harus dituangkan kedalam visi misi kepala daerah, dan ditindaklanjuti oleh Perda dan RPJMD.
“Yang jadi masalah itu, saat digaungkan dalam janji, politik tetapi tidak ada konekting dengan visi misi calon yang bersangkutan,” ungkapnya.
Bayu juga menyebut, progres DOB Sukabumi utara dan DOB lainnya masih terhalang moratorium. Karena memang, pengesahan DOB merupakan kebijakan Pemerintah pusat.
“Tinggal pengesahan di pemerintah pusat saja, karena kan masih moratorium juga, kalau ditanya sampai kapan, entah. Yang pasti kita di daerah harus terus mendorongnya,” imbuhnya.
Terkait pembahasan di tingkat Jabar, lanjut Bayu, rencananya akan mulai di lakukan pada bulan depan karena memang selama ini kondisi Covid-19 memaksa pembahasan tertunda.
“Ya kurang lebih di Jabar, ada 7 DOB Yang sudah mendapatkan persetujuan bersama di masing-masing daerahnya,” tandas Bayu. (upi/d)
