Jadi mau bagaimana dimulai, sementara regulasinya juga belum dimatangkan,” ujar Ketua Divisi Informasi dan Publikasi Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas), Bakti Danurhadi kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Akibat dari informasi soal wilayah Bandara ini, Bakti menilai akan sangat berpotensi munculnya broker atau biong tanah yang memainkan harga tanah. Bahkan, pasca disebutkannya wilayah yang akan dijadikan Bandara, kondisi di lapangan mulai hangat, lantaran banyak yang berburu kepemilikan tanah. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya konflik horizontal.
“Pak Presiden saja selaku pimpinan tertinggi negara waktu ditanya soal lokasi Bandara tidak mau menyebutkan kok karena khawatir terjadi konflik di lapangan. Lah ini malah dijelaskan bahkan dipastikan pula. Kami berharap, pemerintah daerah matangkan dulu regulasi daerahnya, setelah pasti baru sampaikan. Jangan seperti sekarang ini,” timpalnya.
Dihubungi secara terpisah, Kadishub Kabupaten Sukabumi, Thendi Hendrayana membenarkan bahwa proyek pembangunan Bandara ini tidak masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2018. Pasalnya, tata ruang untuk proyek Bandara ini sendiri belum selesai bahkan belum ada.
“Iya benar, hasil pertemuan terakhir kami di provinsi proyek Bandara ini tidak masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2018,” aku Thendi melalui telepon selulernya.
