BERITA UTAMAPilkada Kabupaten Sukabumi

Bakal Banyak Plt di Sukabumi

SUKABUMI – Jumlah petahana yang kembali maju dalam kontestasi Pilkada 2020 diprediksi cukup banyak. Berdasarkan pantauan awal yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 270 daerah penyelenggara, 78 persen di antaranya akan berpotensi diramaikan oleh calon petahana.

Hal ini pun bakal berlaku di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, baik Bupati, Marwan Hamami maupun Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono sudah dipastikan bakal maju kembali dalam kontestasi Pilkada mendatang.

“Ya memang sesuai aturan, ketika petahana kembali maju harus cuti. Prosedurnya pun sudah jelas dan nanti ada mekanisme yang harus ditaati,” tegas Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman kepada Radar Sukabumi, Selasa (28/1).

Sedangkan untuk jabatan politis, seperti Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan lainnya, itu harus mengundurkan diri. Artinya, kedudukan politiknya akan diisi oleh politisi lain sesuai ajuan dari partai bersangkutan.

“Misalkan kalau Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi maju, itu jelas harus mundur dari jabatannya. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatannya, akan diserahkan kepada partai bersangkutan untuk menyiapkan penggantinya,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito mengaku, dengan banyaknya calon petahana, potensi penunjukkan pelaksana tugas kepada daerah juga membengkak dengan jumlah yang sama. “Begitu mereka mendaftar, maka akan di Plt kan (Pelaksana Tugas), kira-kira berarti akan ada banyak Plt,” kata Mendagri.

Sedangkan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bachtiar menambahkan, jumlah tersebut baru sebatas potensi. Untuk angka pastinya, pihaknya masih menunggu proses pencalonan kepada daerah selesai. Sebab, dalam rentan waktu yang relatif panjang hingga pendaftaran dibuka, segala kemungkinan masih bisa terjadi.

“Bisa daftarkan belum tentu diterima juga, kan ada syarat-syarat pencalonan,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Bachtiar menambahkan, dengan majunya petahana, maka posisi kepala daerah akan mengalami kekosongan. Sebab, bagi yang masih berada di masa jabatan, yang bersangkutan wajib cuti kampanye dan ditunjuk Plt Kepala Daerah.

Sementara bila masa jabatannya habis dan penggantinya belum terpilih, maka dilantik Penjabat (PJ) Kepala Daerah.

Lantas, bagaimana mekanisme penunjukannya?

Bachtiar menjelaskan, untuk Plt posisinya bisa diberikan ke wakil bisa wakil tidak maju. Namun jika wakilnya maju, maka akan diberikan ke pejabat setempat. Adapun untuk PJ, posisinya diberikan ke pejabat setempat.

“Untuk kabupaten/kota aturannya adalah pejabat tinggi pratama berarti minimal eselon II. Kalau untuk gubernur aturannya itu adalah pejabat tinggi madya (eselon II),” imbuhnya.

Pria kelahiran Bone Sulawesi Selatan itu menegaskan banyaknya Plt maupun PJ tidak masalah. Di daerah sendiri, stok eselon II cukup banyak. Pun sama halnya di pusat, eselon I yang bisa didelegasikan menjadi Plt/PJ Gubernur cukup banyak. Sama halnya seperti pengalaman lalu, PJ/Plt tidak hanya berasal dari eselon I Kemendagri, namun semua kementerian/lembaga.

Terpisah, Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini menjadi atensi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dalam pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI – Polri di Mabes TNI, Jakarta Timur Selasa (28/1). Keduanya memastikan persiapan untuk menyambut agenda besar tersebut sudah berjalan.

Idham menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI agar seluruh tugas yang diamanatkan sepanjang tahap pilkada mampu mereka laksanakan dengan baik.

”Bahwa prinsipnya, Polri didukung penuh oleh TNI untuk melakukan pengamanan pilkada serentak nantinya,” ujarny kemarin. Anggota Polri maupun prajurit TNI sudah disiapkan untuk melaksanakan tugas di setiap daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada.

Baik itu anggota Polri dan prajurit TNI yang sudah tergelar di daerah, maupun kekuatan tambahan yang disiapkan dari komando atas di Jakarta.

Di samping memastikan kesiapan anggota dan prajurit TNI dalam mengemankan pilkada serentak, Idham menyebutkan, pihaknya juga sudah membentuk beberapa satuan tugas atau satgas. Termasuk di antaranya yang diberi tugas untuk mengawal pilkada serentak.

Dengan sejumlah persiapan yang sudah dilaksanakan dan akan terus dimatangkan, dia berharap besar pilkada serentak berjalan baik dengan pengamanan dari Polri dan TNI. ”Semoga proses pengamanan oleh TNI – Polri ke depan akan berjalan dengan baik,” terangnya.

Agar seluruh jajaran kedua institusi tersebut kian paham kondisi dan situasi yang akan dihadapi, dalam rapim kemarin turut dihadirkan sejumlah narasumber.

Mulai menteri dalam negeri (mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, rapim yang dibuka di Mabes TNI juga akan dilanjutkan dengan rapim masing-masing instansi hari ini (29/1).

Polri meneruskan di PTIK, sedangkan TNI meneruskan rapim di Mabes TNI. Senada dengan kapolri, panglima TNI juga menyampaikan bahwa pilkada serentak menjadi salah satu atensi tahun ini.

Menurut Hadi, pihaknya juga turut bersiap diri untuk membantu Polri mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Dia ingin hajat akbar itu terlaksana dengan baik sebagaimana pileg dan pilpres yang berlangsung tahun lalu.

”Karena itu, kami mengingatkan kembali kepada jajaran dan unsur-usnur TNI di seluruh wilayah untuk tetap memegang netralitas,” tegasnya. Orang nomor satu di institusi militer tanah air itu menekankan, seluruh prajurit TNI tidak diperkenankan berpolitik praktis. (far/syn)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button