54 HGU di Kabupaten Sukabumi Bermasalah

Komisi I DPRD Kab Sukabumi
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Andri Hidayana saat melakukan rapat usai melakukan uji petik kelapangan terkait persoalan HGU.

SUKABUMI – Puluhan perusahaan perkebunan milik swasta dan perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Sukabumi, diduga melakukan pelanggaran perizinan. Diantaranya, masa berlaku izin usahanya sudah berakhir. Hal ini, diketahui setelah Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan uji petik ke lapangan.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andri Hidayana mengatakan, dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, terdapat sekitar 54 perusahaan perkebunan HGU.

Bacaan Lainnya

“Dari 54 HGU di Kabupaten Sukabumi ini, dapat dipastikan lebih dari 70 persen itu HGU-nya diterlantarkan,” kata Andri Hidayana kepada Radar Sukabumi, Minggu (20/03).

Andri mengatakan, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi telah melakukan uji petik atau peninjauan lapangan terhadap 10 sampai 15 perusahaan HGU di Kabupaten Sukabumi. Hasil dari kunjungan tersebut akan menjadi sebuah referensi mengambil sebuah keputusan dalam membuat rekomendasi untuk diteruskan ke tingkat Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita juga akan laporkan dan diadukan juga persoalan HGU di Kabupaten Sukabumi ini kepada pemerintah pusat. Yakni Presiden,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan HGU pasca keputusan dari Presiden di awal tahun lalu, pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sudah memberi instruksi untuk melakukan monitoring ke lapangan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Sukabumi akan melakukan pembentukan panitia khusus (pansus).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *