Selain itu, saat ini kata Tami, pihaknya sedang membuat rencana anggaran hibah dari pemerintah daerah dalam menunjang seluruh proses tahapan Pilkada serentak. Soalnya, saat ini dalam sistem perencanaan penganggaran beda dengan sebelumnya.
“Jadi ketika kita mengajukan anggaran hibah itu, kita harus menyerahkan dulu ke Inspektoran KPU RI. Setalah diverifikasi, baru nanti disampaikan lagi ke pemerintah daerah,” ujar Sri.
Namun untuk nominal secara keseluruhan, kata Tami pemerintah daerah sudah mengetahuinya. Soalnya di tahun 2021, pihaknya sudah mengusulkan anggaran tersebut.
“Untuk NPHD ini, pengajuan sudah jauh jauh hari dari tahun 2021, dan pemerintah daerah pun sudah tau. Hanya rinciannya harus ada verifikasi dari inspektorat KPU RI,” katanya.
Kalau untuk Pemilu, semua kegiatan dari APBN, kalau untuk pilkada itu dari pemerintah daerah disharingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Usulannya sendiri cukup besar dibanding pilkada sebelumnya, hampir kenaikan 100 persen.
“Jadi seperti logistik itu kita sudah kosong. Karena intruksi KPU RI, logistik yang ada telah dilelangkan. Jadi harus di awal lagi.
Lalu untuk panitia di setiap TPS, tentunya harus diberikan honorarium, apalagi saat ini jumlah TPS bertambah. Itu salah satu faktor yang membuat anggaran yang dibutuhkan besar,” jelasnya.
