JAKARTA – Survei LSI Denny JA untuk partai politik di 10 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, dan Sulawesi Selatan, pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang menghasilkan suara PDI Perjuangan terbanyak di lima provinsi dengan populasi penduduk terbesar.
Peneliti senior LSI, Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, bila pileg diadakan di 10 provinsi, PDIP juara paling banyak di lima provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. “Terutama di Jawa Tengah, suara PDIP melonjak hampir dua kali lipat ketimbang Pileg tahun 2014,” kata Adjie di kantor LSI Denny JA, Jakarta, kemarin (2/11).
Lima provinsi lainnya yang disurvei antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten dan Riau. Sementara suara PDIP di lima provinsi selalu masuk 5 besar. Survei yang diambil dalam kurun waktu 4 sampai 14 Oktober 2018 itu, menggunakan metode sampling multistage random sampling di 10 provinsi.
Satu provinsi jumlah respondennya 600 orang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 6.000 responden. Lanjut Adjie, survei ini diambil dengan turun langsung ke lapangan dengan wawancara dan kuesioner dengan margin error per provinsi kurang lebih 4,1 persen. “Survei dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA. Survei ini juga dilengkapi dengan FGD dan analisis media serta indepth interview,” bebernya.
Kendati bukan menjadi survei nasional, tapi 10 provinsi ini memiliki 72 persen jumlah pemilih nasional. Sehingga hasil dari survei ini bisa menjadi salah satu tolok ukur di Pileg 2019. Masih kata Adjie, salah satu efek peningkatan suara PDIP juga karena faktor Joko Widodo (Jokowi). Banyak responden yang melihat bahwa Jokowi adalah PDIP.
“Khususnya bagi PDIP dan Gerindra ini diuntungkan oleh pemilu serentak karena memiliki capres. Jadi coat-tail effect ini sangat berpengaruh bagi kedua partai itu,” pungkasnya.
Sementara itu, KPU Jawa Barat menilai pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu. Berbagai persiapan harus dilakoni KPU Jabar secara cermat agar pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan sukses.
“Pemilu 2019 terdapat beberapa perbedaan dibanding Pemilu 2014. Salah satunya, Pemilu 2019 digelar secara serentak antara Pileg dan Pilpres. Kalau 2014 lalu, Pileg dulu, terus tiga bulan kemudian Pilpres,” kata Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, kemarin (2/11).
Menurut Endun, karena digelar secara serentak, berimplikasi terhadap kondisi teknis di lapangan. Contohnya saja para pemilih akan dihadapkan dengan lima surat suara dan kotak suara saat pemilihan nanti, hal tersebut bakal berdampak terhadap proses penghitungan suara. Sementara pada 2014 hanya empat surat suara dan kotak suara.
“Pemilu 2014 hanya 12 partai, 2019 sekarang ada 16 partai dan jelas itu berdampak ke teknis. Surat suara lebih besar menghitung juga jelas lebih lama,” terang Endun.
Tidak hanya itu, jumlah daerah pemilihan (dapil) untuk Pileg DPRD Jabar mengalami penambahan. Dari awalnya 13 dapil, menjadi 15 dapil. Penambahan dapil ini berkaitan dengan jumlah kursi yang diperebutkan di DPRD Jabar dari 100 menjadi 120 kursi.
“Ini menjadi tantangan sendiri bagi kami, bagaimana menyiapkan SDM penyelenggara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
Adanya beberapa perubahan tersebut, perlu mempersiapkan lebih dini, ini bertujuan agar meminimalisir berbagai kesalahan. Mengelola Pemilu di Jabar yang merupakan lumbung suara bagi semua kontestan, harus betul-betul cermat,” tandasnya (net/rmol)
