RADARSUKABUMI.com – CIKEMBAR— Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sukabumi, masih tinggi. Berdasarkan data yang tercatat di BKKBN Provinsi Jawa Barat, bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi pada 2018 telah menduduki peringkat ke 4 dalam kasus AKI dan AKB. “Kasus AKI dan AKB di Kabupaten Sukabumi ini, memang sangat tinggi.
Bahkan, terhitung sejak awal Januari sampai Agustus 2018, terdapat 45 kasus AKI da AKB,” jelas Sekertaris BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs Rahmat Mulkan kepada koran ini usai melakukan promosi pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas dalam era JKN di Lapang 11 Maret, Kampung Cikembar, RT 4/1, Desa/Kecamatan Cikembar, telah menuai kontroversi, kemarin (7/9).
Untuk menurunkan kasus AKI dan AKB, sambung Rahmat, BKKBN telah berperan aktif dalam melakukan program KB dengan pelayanan keluarga berencana untuk mengendalikan penduduk. “Tingginya kasus AKI dan AKB, telah dipengeruhi berbagai faktor.
Salah satunya dari pernikahan dini. Makanya, kita dalam program BKKBN memiliki prinsip, untuk kawin pertama, bahwa wanita harus diusia 21 tahun dan untuk usia laki-laki di usia 25 tahun. Karena secara pisikologis dan kesehatan reproduksi di usia tersebut sangat kuat,” paparnya.
Masih di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, membenarkan, bahwa kasus AKI dan AKB di Kabuapaten Sukabumi masih terbilang tinggi. “Hal ini, disebabkan oleh minimnya tenaga medis yang berada di setiap pelosok.
Seperti di wilayah Kecamatan Jampangtengah dan Jampangkulon, hanya ada seorang dokter saja. Kondisi ini, tentu sangat berdampak terhadap kelangsungan dunia kesehatan. Sehingga berpotensi terhadap tingginya kasus AKI dan AKB,” katanya.
Sebab itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah daerah agar segera mengalokasikan anggaran untuk penambahan tim medis yang harus ditempatkan secara merata. “Karena, berdasarkan penelaahan kami dilapangan, bahwa kebanyakan, dokter itu berada di perkotaan.
Sementara yang tugas diperdesaan terbatas. Bahkan, tidak ada sama sekali. Untuk itu, saya mendorong pemeritah daerah dan pemerintah pusat agar harus saling melengkapi. Karena, untuk menangani kasus AKI dan AKB ini, harus bekerjasama dengan seluruh stakehoalder,” pungkasnya.
(cr13/d)
