BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi meluncurkan hotline darurat khusus untuk menjamin keselamatan warga Jabar yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Langkah ini diambil menyusul instruksi langsung Gubernur Dedi Mulyadi guna memetakan kondisi pekerja migran, mahasiswa, hingga jemaah umrah yang tertahan akibat situasi perang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar, menegaskan bahwa hotline ini merupakan bentuk kepedulian gubernur terhadap keselamatan warga Jabar di kawasan konflik.
“Pak Gubernur peduli terhadap keselamatan warga Jawa Barat yang ada di Timur Tengah. Itu menjadi perhatian serius,” ujar Adi di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (3/3).
Warga Jabar yang berada di kawasan konflik maupun keluarga di tanah air dapat menghubungi 0821-2603-0038 untuk melaporkan kondisi atau kebutuhan mendesak. Layanan ini dikelola secara kolaboratif oleh tim Humas dan Diskominfo Jabar untuk memetakan kondisi riil warga di lapangan.
“Untuk sementara disiapkan kanal aduan melalui hotline. Warga Jawa Barat di Timur Tengah bisa menyampaikan kondisinya dan apa yang diperlukan, nanti akan kami tindak lanjuti,” jelas Adi.
Pendataan warga terus diperbarui mengingat sebaran mereka yang luas, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, hingga jemaah umrah. Laporan yang masuk akan dikoordinasikan secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menentukan langkah evakuasi, mengingat proses keluar dari zona konflik tidak mudah akibat penutupan wilayah udara.
