POLITIK

Sinergi Sukabumi untuk Jawa Barat, PKB Kukuhkan Pengurus Wilayah

×

Sinergi Sukabumi untuk Jawa Barat, PKB Kukuhkan Pengurus Wilayah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Sukabumi H. Usep bersama Ketua DPC PKB Sukabumi Hasim Adnan hadiri pengukuhan DPW PKB Jabar, simbol soliditas dan konsolidasi lintas daerah.
Wakil Ketua DPRD Sukabumi H. Usep bersama Ketua DPC PKB Sukabumi Hasim Adnan hadiri pengukuhan DPW PKB Jabar, simbol soliditas dan konsolidasi lintas daerah.

SUKABUMI – Riuh rendah suara selawat dan derap langkah ratusan kader mewarnai pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Jawa Barat. Di balik kemeriahan tersebut, tersirat pesan politik yang kuat: PKB tengah memanaskan mesin partai untuk memastikan langkah mereka tetap relevan di hati konstituen.

Bank bjb Tandamata

Di tengah barisan tokoh, tampak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Usep, mendampingi Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi, Hasim Adnan. Kehadiran mereka bukan sekadar pemenuhan undangan, melainkan simbol soliditas satu komando yang menjadi napas perjuangan partai berlambang bola dunia ini.

Mengenakan batik bermotif khas daerah dan peci hitam yang identik dengan kaum santri, H. Usep menegaskan bahwa momentum ini adalah titik berangkat konsolidasi total. Menurutnya, instruksi Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), sudah jelas: politik harus menjadi jalan pengabdian. “Kehadiran kami adalah bentuk sami’na wa atha’na terhadap garis perjuangan partai. PKB harus terus menjadi tenda besar bagi aspirasi rakyat,” ujarnya, Senin (9/2).

PKB tampaknya sedang berupaya menggeser paradigma politik dari sekadar perebutan kursi menjadi politik kehadiran. H. Usep menekankan bahwa kebijakan yang lahir dari legislatif harus benar-benar menyentuh aspek fundamental rakyat kecil, mulai dari guru ngaji hingga pelaku UMKM.

Bagi para fungsionaris di daerah seperti Sukabumi, pengukuhan pengurus wilayah yang baru adalah angin segar bagi sinergi lintas level. Sinkronisasi antara kebijakan di tingkat provinsi dan eksekusi di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci agar program kerakyatan tidak sekadar menjadi jargon di atas kertas.