SUKABUMI – Transformasi layanan digital yang digulirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi ternyata membuka celah baru bagi oknum tak bertanggung jawab. Belakangan, marak modus penipuan yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil untuk menguras data pribadi hingga rekening tabungan warga.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Amir Hamzah, menuturkan bahwa para pelaku sengaja memanfaatkan momentum peralihan layanan manual ke sistem daring. “Ciri khas layanan online ini sekarang disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi, baik itu materi maupun data. Kami mengimbau warga untuk sangat waspada, karena kasus ini sudah sering terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sampai rekening tabungannya terkuras habis,” ujarnya kepada Radar Sukabumi, Selasa (3/2/2026).
Amir menjelaskan, sedikitnya ada dua modus utama yang sedang diwaspadai. Pertama, penipuan terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelaku biasanya menghubungi warga via telepon atau WhatsApp, mengaku sebagai petugas yang bisa membantu aktivasi IKD dari jarak jauh. Padahal, aktivasi IKD hanya bisa dilakukan secara tatap muka di tempat pelayanan resmi dengan proses scan QR Code. “Jika ada yang meminta data pribadi atau nomor rekening lewat telepon dengan alasan aktivasi IKD, itu pasti penipuan,” tegasnya.
Modus kedua, oknum mencatut nama pejabat atau petugas asli Disdukcapil untuk meyakinkan korban. Mereka menawarkan kemudahan pengurusan dokumen seperti KTP-el di tengah keterbatasan blangko dari pusat, dengan imbalan sejumlah uang. “Mereka memanfaatkan kondisi keterbatasan kuota blangko untuk melakukan bargaining dengan warga,” tambah Amir.
Menanggapi keluhan masyarakat soal sulitnya mendapatkan KTP-el, Amir menegaskan bahwa layanan tetap berjalan sesuai kuota pengiriman blangko dari Kementerian Dalam Negeri. Ia meminta masyarakat untuk tidak tergiur jalan pintas melalui calo atau oknum. Warga disarankan mengakses antrean online melalui aplikasi atau web Simpelin sejak pagi hari agar kebagian kuota.
