BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat mempertanyakan rencana pembangunan Sekolah Maung (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi. Hingga kini, proyek tersebut belum memiliki laporan resmi dan bahkan tidak tercantum dalam APBD 2026.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengungkapkan pihak legislatif baru mengetahui istilah dan konsep Sekolah Maung melalui unggahan media sosial pribadi gubernur serta pemberitaan media massa.
“Komisi V belum pernah mendengar diksi Sekolah Maung. Baru tahu empat hari lalu dari medsos gubernur dan media. Saya tidak tahu itu masuk perencanaan, atau ide mendadak gubernur yang sporadis,” ujarnya di Bandung, Rabu.
Zaini menegaskan pembangunan sekolah baru membutuhkan proses panjang, mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi fisik yang memakan waktu bertahun-tahun. Karena belum teralokasi di APBD 2026, ia menyarankan Pemprov Jabar lebih realistis dengan memperkuat infrastruktur pendidikan yang sudah ada.
“Lebih baik perkuat sekolah yang sudah ada. Beberapa SMA masih punya lahan 1–2 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk program studi sesuai keinginan gubernur,” jelasnya.
Menurut Zaini, fokus pada sekolah eksisting akan memangkas waktu birokrasi dan eksekusi dibanding membangun sekolah baru. Meski begitu, ia membenarkan adanya pergerakan di tingkat daerah. Berdasarkan penelusurannya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta tengah menyiapkan hibah lahan seluas 9 hektare kepada Pemprov Jabar untuk keperluan sekolah tersebut.
