SUKABUMI – Pemerintah Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai arena strategis untuk menentukan arah pembangunan tahun 2027.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis kebutuhan prioritas dan tidak mengabaikan risiko lingkungan. Ia menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.
“Antisipasi banjir dan longsor tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya itu kunci,” ujarnya, Selasa (9/12).
Bobby juga menekankan isu pengelolaan sampah, mengingat TPA Cikundul sudah kelebihan beban sementara kebijakan nasional melarang open dumping.
“Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, komunitas, dan TPS3R harus diperkuat. Pemkot menyiapkan pola pengangkutan terjadwal dan sistem pemilahan dari hulu hingga hilir,” paparnya.
Di sektor ekonomi, Pemkot mengusung penguatan UMKM melalui inkubasi berbasis wakaf produktif (Qordhul Hasan). Program ini diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis, serta menjadi jembatan menuju pembiayaan KUR.
“KUR hanya akan diberikan kepada UMKM yang jujur dan siap bertumbuh,” imbuhnya.
Bobby juga mengingatkan soal tantangan fiskal, di mana anggaran 2026 dipangkas Rp159 miliar oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut kota bekerja lebih cerdas dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Ia menegaskan masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kota.
