KOTA SUKABUMI

Wabup Sukabumi: Serikat Buruh Harus Jadi Mitra Strategis Ekonomi Daerah

×

Wabup Sukabumi: Serikat Buruh Harus Jadi Mitra Strategis Ekonomi Daerah

Sebarkan artikel ini
SAMBUTAN : Wabup Sukabumi, Andreas saat memberikan sambutan pada rakor KSBSI di Hotel Augusta Cikukulu, pada Sabtu (29/11/25).
SAMBUTAN : Wabup Sukabumi, Andreas saat memberikan sambutan pada rakor KSBSI di Hotel Augusta Cikukulu, pada Sabtu (29/11/25).

SUKABUMI – Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, mendorong serikat buruh agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Wilayah dan Konferensi Cabang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Barat dan Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, dan Kesehatan (FSB KIKES) Sukabumi di Hotel Augusta Cikukulu, Sabtu (29/11/25).

Dalam sambutannya, Andreas menegaskan bahwa sektor ketenagakerjaan tengah mengalami transformasi besar akibat globalisasi, otomatisasi industri, dan tekanan ekonomi global. Ia menilai serikat buruh tak lagi cukup hanya menjadi wadah perjuangan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha.

Bank bjb Tandamata

“Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial dan kesejahteraan buruh,” tegas Andreas.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan adaptasi berkelanjutan bagi para pekerja agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

“Kemajuan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa tumbuhnya dunia usaha dan kesejahteraan buruh,” tambahnya.

Andreas berharap kegiatan ini melahirkan langkah konkret yang memperkuat gerakan buruh secara konstruktif dan berdampak nyata bagi Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, Ketua Panitia, Eri Warnos, menyebutkan bahwa konferensi ini menjadi wadah penguatan organisasi dalam merespons perkembangan industri dan kebijakan nasional.

“Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan anggota dalam berorganisasi dan memperkuat posisi tawar serikat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja,” jelas Eri.

Ia menambahkan, serikat buruh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perubahan industri tidak mengorbankan hak maupun kualitas hidup pekerja.