BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencanangkan pembangunan lapangan sepak bola berstandar profesional di setiap kecamatan dalam tiga tahun ke depan. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem sepak bola dari akar rumput.
“Minimal satu kecamatan harus punya satu lapangan sepak bola profesional yang bisa digunakan,” ujar Dedi usai diskusi bersama Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota dan Klub Anggota PSSI Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Senin (24/11).
Dedi menekankan bahwa pembangunan tidak perlu berorientasi pada stadion megah yang mahal dan sulit dipelihara. Fokusnya adalah kualitas lapangan yang layak untuk latihan dan pertandingan, dengan tribun dan fasilitas penunjang disesuaikan kondisi lahan.
“Jangan terlalu mewah. Yang penting lapangannya bisa dipakai. Kalau terlalu mewah, pemeliharaannya mahal dan rawan kehilangan aset,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar klub-klub sepak bola di Jawa Barat mandiri dan tidak bergantung pada APBD. Menurutnya, pola pendanaan dari pemerintah daerah berisiko secara hukum.
“Tidak ada bupati yang mau dipenjara gara-gara sepak bola. Klub harus mandiri kalau mau naik liga,” katanya.
Selain infrastruktur, Dedi menyoroti dua pilar lain yang menjadi prioritas: pendidikan dan kompetisi. Pemprov Jabar berencana membangun sekolah sepak bola dengan sistem pembinaan profesional yang ditargetkan rampung pada 2026. Setiap kelas akan menampung 36 siswa dari berbagai tingkatan usia.
“Kurikulumnya dari bangun sampai tidur mengarah ke sepak bola,” jelas Dedi.
Untuk kompetisi, ia mendorong agar turnamen usia dini dihidupkan kembali, tidak hanya mengandalkan Piala Soeratin. “Semua tingkatan usia harus aktif agar ekosistem sepak bola muda berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Dedi juga meminta Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna, yang juga memimpin PSSI Jabar, untuk fokus membangun prestasi sepak bola di provinsi ini.
Aspirasi Klub Sepak Bola Jawa Barat
Ketua Persigar Garut, Rudi Gunawan, berharap momentum ini bisa dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain. Ia menyinggung Perpres No. 86/2021 dan Inpres No. 3/2019 sebagai landasan hukum percepatan pembangunan sepak bola nasional.
