SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pariwisata menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan dan pengembangan kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp). Kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata berkelas dunia, tetapi juga simbol pelestarian alam dan budaya yang berlandaskan prinsip konservasi dan keberlanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat koordinasi pembangunan CPUGGp tahun 2026–2029 yang digelar di Hotel Augusta Palabuhanratu, Jumat (10/10/2025). Ia menyebut bahwa rapat tersebut merupakan langkah strategis dalam menjaga warisan alam yang telah diakui dunia, terlebih setelah Sukabumi kembali meraih predikat Green Card dari UNESCO pada Sidang ke-11 Dewan UGGp di Chile, September lalu.
Ali menekankan bahwa pengembangan kawasan geopark harus dilakukan secara seimbang antara aspek konservasi dan pariwisata. Menurutnya, intervensi pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem agar keseimbangan alam tetap terjaga. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas dan amenitas sebagai bagian dari strategi pengembangan, dengan harapan dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar tanpa merusak lingkungan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Bappenas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas ESDM, serta instansi terkait lainnya. Ali menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan CPUGGp. Ia juga menegaskan bahwa pencapaian Green Card bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk terus menjaga dan mengembangkan kawasan geopark sesuai standar UNESCO.
Terkait empat rekomendasi yang diberikan UNESCO dalam evaluasi CPUGGp, Ali menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti secara kolaboratif, meski beberapa rekomendasi berada di luar kewenangan Dinas Pariwisata. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk dengan pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, pemerintah provinsi, dan lembaga investasi.
