SUKABUMI – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi denyut utama pembangunan berbasis rakyat.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan, angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini yang kini tembus Rp14 miliar per tahun. Dari angka tersebut, tak tanggung-tanggung, Rp12,5 miliar dialokasikan untuk insentif RT dan RW.
“Ini bukti nyata, pajak dari masyarakat dikembalikan lagi untuk masyarakat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” jelas Ayep kepada wartawan, Senin (3/6).
Dalam kesempatan itu, Ayep tak sekadar menyebut angka. Ia juga menggambarkan visi besar Pemkot Sukabumi yakni masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
“Kalau kita disiplin bayar pajak, lima sampai sepuluh tahun ke depan, tidak ada lagi warga miskin di Sukabumi. Saya yakin itu,” bebernya.
Namun, Ayep tak menutup mata terhadap potensi kebocoran. Sebab itu, Pemkot Sukabumi mengingatkan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan pajak.
“Pajak jangan dikorupsi. Kalau arus dana bersih, pembangunan pasti lancar. Kita jaga bersama,” tegasnya.
Selain insentif RT/RW, Ayep juga mengumumkan bahwa Pemkot menyiapkan anggaran Rp4 miliar tiap tahun untuk program padat karya. Dana tersebut akan disalurkan langsung dalam bentuk tunai kepada warga yang benar-benar membutuhkan pekerjaan.
“Yang sudah kerja jangan ikut. Ini khusus bagi yang menganggur dan butuh penghasilan,” ujarnya.
Di sela kegiatan, Ayep menyempatkan berbincang dengan warga seperti Ibu Weti dan Pak Slamet yang sedang mengantri membayar pajak. Momen itu menjadi simbol bahwa kehadiran pemerintah bukan di belakang meja, tapi di tengah rakyat.
“Pembangunan bukan soal beton, tapi bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” tukasnya. (bam/d)
