SUKABUMI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, terus berupaya menggenjot pengetasan kawasan kumuh dengan membangun ribuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Alhasil, dalam kurun waktu tahun terakhir pembangunan mencapai 2.000 unit.
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono mengatakan, pada 2024 pembangunan Rutilahu terdapat sebanyak 195 unit di kawasan kumuh. “Data rekapitulasi program Rutilahu selama kurun waktu 2020 hingga 2024 sekitar 2.000 rutilahu yang sudah dikerjakan. Khusus 2024 ada 195 unit yang dibangun yang tersebar di tujuh kecamatan,” kata Fredy kepada wartawan, Rabu (22/1).
Lanjut Fredy, kawasan kumuh yang dibangun sesuai aturan yakni diatas tanah seluas lebih dari 10 hektare yang terdiri dari lima sampai enam kelurahan. Adapun, besaran bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20 juta. Dari jumlah tersebut dibagi dua bagian, Rp17,5 juta untuk belanja barang dan Rp2,5 untuk upah tukang. Bantuan keuangan itu, langsung dikelola KSM setempat.
“Apalagi saat ini ada program Rutilahu Plus. Dimana dalam satu bangunan itu harus ada fasilitas berupa septic tank. Pertanyaannya apakah dengan dana sebesar itu cukup untuk itu,” ujarnya.
Sementara, sambung Fredy, rencana pada tahun ini Dinas PUTR dan Bappeda sudah melakukan pengajuan ke provinsi namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan. “Tapi untuk Rutilahu kawasan kumuh provinsi masih ada sekitar 145 unit. Sedangkan, untuk Kota Sukabumi masih membutuhkan anggaran untuk bangun 1.200 unit lagi,” bebernya.
Menurutnya, Rutilahu di kawasan kumuh masih didanai provinsi dan rutilahu yang diakibatkan bencana didanai dari APBD kategori standar pelayanan minimal dari Dinas PUPR. “Kecuali ada kejadian mendadak seperti terjadinya belum lama ini yaitu peristiwa banjir di Jayaraksa Baros. Dana yang digunakan berasal dari anggaran biaya tidak terduga,” tutupnya. (Bam)
