SUKABUMI — Pemerintah Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Gedung KORPRI, Kota Sukabumi, Selasa (17/12).
Kegiatan yang mengusung tema ‘Memantapkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan’ ini, dihadiri Anggota DPRD Komisi II Dindin Solehudin, Anggota Komisi III Bambang Herawanto, Plh Asda III, Camat Lembursitu Yudi Sutriana, perangkat daerah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para ketua RW dan elemen masyarakat lainnya.
Lurah Cipanengah, Ujang Sobandi menjelaskan, kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kota Sukabumi yang lebih baik di masa depan. “Musrenbang ini, diawali dengan rembug warga yang menghasilkan 80 usulan prioritas, terdiri dari 40 usulan fisik dan 40 usulan nonfisik. Melalui proses pra-Musrenbang, jumlah usulan tersebut dipadatkan menjadi 10 usulan prioritas, baik fisik maupun nonfisik,” ungkap Ujang kepada wartawan, Selasa (17/12).
Ia menjelaskan, dari 10 program prioritas ini yakni, lima merapakan ptogram non fisik dan lima program lainnya merupakan non fisik seduai dengan kesepakatan. “Hasilnya, nanti akan kembali diusulkan dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan semoga bisa terealisasi,” paparnya.
Sementara itu, Camat Lembursitu, Yudi Sutriana menambahkan, usulan Musrenbang kali ini diperuntukkan untuk program tahun 2026. Dalam kegiatan ini, Kecamatan Lembursitu, termasuk Kelurahan Cipanengah, tengah mengalami perkembangan dan tantangan yang signifikan. “Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.442 dan penduduk mencapai 8.079 jiwa, Kelurahan Cipanengah masih menghadapi masalah pengangguran. Ini menjadi perhatian kita bersama di masa transisi kepemimpinan dan pembangunan ini,” tambahnya.
Di tempat sama Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji menekankan pentingnya penyusunan program yang fokus pada skala prioritas. “Usulan yang diajukan harus seimbang antara program fisik dan nonfisik. Khusus untuk Kelurahan Cipanengah, usulan di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran menjadi hal yang penting,” ucapnya.
Kusmana menambahkan, Musrenbang harus menjadi bagian dari proses perencanaan yang sesuai aturan. “Ini adalah bagian dari mekanisme yang jelas, dan peran wakil rakyat seperti dari Komisi III dan Komisi II juga hadir untuk menyerap aspirasi dan memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi,” tukasnya. (Bam)
